Tuntutan Transformasi Kesehatan, Ini 6 Strategi Pemerintah

23 Mar 2022, 22:22 WIB

Ilustrasi petugas medis yang menangani COVID-19 (ANTARA FOTO/Basri Marzuki)

Bandung, IDN Times – Pandemik COVID-19 yang melanda Indonesia selama dua tahun terakhir, setidaknya menjadi cerminan dari kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Di awal pandemik, banyak pihak menilai bahwa fasiltias layanan kesehatan di Indonesia kelimpungan menghadapi masalah yang ada.

Tak hanya itu, kebijakan yang melandasi sektor kesehatan juga menjadi masalah tersendiri yang juga tampak selama pandemik COVID-19. Di sisi lain, ada pula masalah ketidakterjangkauan, ketimpangan, maupun resiliensi layanan kesehatan yang tampak sebagai kelemahan sektor kesehatan di Indonesia.

Jika tidak ada perbaikan secara fundamental, maka layanan di luar pasien COVID-19 dapat terpinggirkan. Lantas, kini apa yang sudah dilakukan pemerintah?

1. Enam strategi pemerintah dalam transformasi kesehatan

Tuntutan Transformasi Kesehatan, Ini 6 Strategi Pemerintah (IDN Times/istimewa)

Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Kartini Rustandi, mengklaim jika pemerintah telah berkolaborasi dengan berbagai pihak, misalnya universitas, lembaga penelitian, swasta dan masyarakat, untuk menambal masalah-masalah itu.

“Kemenkes tengah menyiapkan roadmap atau enam strategi transformasi kesehatan. Yang pertama terkait layanan primer, di mana pelayanan bersifat promotif dan preventif. Kedua, transformasi layanan sekunder yaitu rujukan rumah sakit,” kata Kartini, dalam webinar bertema Peningkatan Kualitas, Inklusivitas, dan Resiliensi Layanan Kesehatan Indonesia yang digelar Knowledge Sector Initiative (KSI), Rabu (23/3/2022).

Ia melanjutkan, yang Kketiga ialah aturan dalam pembiayaan kesehatan, mengingat tren dari segi usia semakin berubah dengan meningkatnya usia muda daripada usia lansia.

“Lalu ada pula strategi terkait transformasi sumber daya manusia (SDM), di mana fokusnya peningkatan kualitas dan pemerataan jumlah nakes di daerah. Terakhir ialah transformasi teknologi kesehatan yang dibagi menjadi dua yaitu transformasi informasi kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan,” tuturnya.

2. Pemerintah harus semakin fokus pada urusan kesehatan masyarakat kelompok miskin

Ilustrasi Dokter Gigi di Tengah Pandemik COVID-19 (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Di sisi lain, Peneliti Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Universitas Gadjah Mada (PKMK UGM), M. Faozi Kurniawan, menjelaskan jika kualitas penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi kelompok masyarakat miskin dan marginal perlu menjadi fokus pemerintah di tengah pandemik.

Tak hanya itu, Faozi juga meminta pemerintah untuk mendorong perubahan struktural guna meningkatkan jangkauan layanan yang lebih inklusif dan merata.

“Diperlukan penelitian, kajian, diskusi publik, hingga publikasi jaminan Kesehatan nasional (JKN). Harus ada juga (penelitian) sistem kesehatan yang secara berkala dan dalam ruang lingkup nasional-provinsi-kabupaten/kota,” ujar Faozi.

“Hal ini perlu untuk melakukan kualitas kontrol dan mengukur dampak JKN dan sistem kesehatan,” tuturnya.

3. Kelompok disabilitas semakin sulit mengakses layanan kesehatan

IDN Times/Prayugo Utomo

Sementara itu, peneliti Article 33 Indonesia, Yusuf Faisal Martak, menjelaskan bagaimana pandemi berdampak terhadap mobilitas dan aksesibilitas bagi layanan kesehatan penyandang disabilitas sebagai layanan rujukan. Ia menduga, problematika itu muncul akibat dari masalah yang kompleks.

“Keberadaan tenaga kesehatan yang tidak merata, belum ada standard operating procedure (SOP) pelayanan kesehatan disabilitas pada masa pandemi, dan tidak tersedianya data valid terkait jumlah penyandang disabilitas, adalah permasalahan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas di masa pandemi ini,” kata Yusuf.

4. Harus ada pembentukan juknis Manajemen Pelayanan Kesehatan Jiwa

ilustrasi tenaga kesehatan. (ANTARA FOTO/Fauzan)

Guna memenuhi tingginya permintaan masyarakat akan akses kesehatan selama pandemi, pemerintah pun sempat memaksimalkan kerja pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) sebagai fasilitas kesehatan primer.

Namun, menurut Peneliti PUI-PT Pusat Penelitian HIV AIDS PUK2IS Unika Atmajaya, Gabriella Langi, kesiapan puskesmas harus lebih diperhatikan lagi baik secara teknis maupun SDM.

Pembelajaran dari penelitian implementasi ini adalah adanya pembentukan petunjuk teknis (juknis) Manajemen Pelayanan Kesehatan Jiwa, yang disusun bersama antara pemerintah daerah dengan puskesmas.

“Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan kebijakan yang disertai pengembangan kapasitas dan memastikan kesiapan puskesmas dalam mengimplementasikan melalui pelatihan penguatan Sudinkes Kabupaten/Kota dan simulasi juknis dengan puskesmas.” tambah Gabriella.