Ternyata Baru 14 dari 71 Daycare di Kota Bandung Kantongi Izin

09 Nov 2026, 15:48 WIBKota Bandung3 min read

Debbie Sutrisno

News

Channel

Add Us on Google

ilustrasi anak-anak di daycare (pexels.com/Naomi Shi)

Intinya Sih

Gini Kak

Sisi Positif

Dari 71 TPA terdata di Kota Bandung, hanya 14 yang berizin melalui Dinas Pendidikan; 57 lainnya belum tercatat memiliki izin.
Pemkot Bandung menerbitkan Perwal Nomor 35 Tahun 2026 untuk mendorong standardisasi pengasuhan, keselamatan, perlindungan, dan tumbuh kembang anak di TPA.
Aturan menetapkan standar pengelolaan, fasilitas, pengasuhan, tenaga, serta perlindungan anak dengan empat tingkat penilaian; DP3A akan melakukan monitoring dan evaluasi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Di Bandung ada 71 tempat titip anak, tapi baru 14 yang punya izin. Masih ada 57 tempat yang belum punya izin. Pak Wali Kota Muhammad Farhan membuat aturan baru supaya tempat titip anak lebih aman dan baik. Pemerintah akan mengecek tempat-tempat itu dan memberi nilai dalam empat tingkat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Langkah Pemkot Bandung menetapkan standar TPA ramah anak memberi arah yang lebih jelas bagi pengelola untuk memperbaiki legalitas dan mutu layanan. Pengaturan yang mencakup pengasuhan, tenaga, sarana, serta perlindungan anak, disertai pemantauan dan komunikasi dengan orang tua, menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan keselamatan dan tumbuh kembang anak dari berbagai kelompok keluarga.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Keberadaan Taman Penitipan Anak (TPA) di Kota Bandung masih menghadapi persoalan legalitas dan standardisasi layanan. Dari total 71 TPA yang terdata, baru 14 tempat penitipan anak yang telah mengantongi izin melalui Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Artinya, masih ada 57 TPA yang belum tercatat memiliki izin tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Kota Bandung karena layanan penitipan anak tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan orang tua bekerja, tetapi juga menyangkut keselamatan, perlindungan, dan tumbuh kembang anak.

1. Legalitas TPA jadi tidak jelas

Daycare stunting Rumah Pelita di Kota Semarang. (IDN Times/Anggun Puspitoningrum)

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung, Uum Sumiati, mengungkapkan berdasarkan hasil pendataan terdapat 71 TPA di Kota Bandung. Namun, dari jumlah tersebut baru 14 TPA yang memiliki izin melalui Dinas Pendidikan.

"Data ini menunjukkan masih banyak tempat penitipan anak yang perlu didorong untuk memenuhi ketentuan legalitas penyelenggaraan layanan," kata Uum, Senin (9/11/2026).

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Pemkot Bandung menerbitkan aturan khusus mengenai standar penyelenggaraan TPA ramah anak. Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan setiap tempat penitipan anak tidak sekadar menyediakan layanan pengasuhan, tetapi juga memenuhi standar keselamatan dan perlindungan anak.

2. Harus ada peningkatan kualitas pada TPA

Ilustrasi daycare. (unsplash.com/Gautam Arora)

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemerintah perlu mendorong standardisasi TPA agar kualitas pengasuhan semakin baik. Salah satunya melalui Peraturan Wali Kota (Perwal) Bandung Nomor 35 Tahun 2026 tentang Standar Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (TPA) Ramah Anak.

"Tujuannya bukan untuk mempersulit. Tujuannya untuk menaikkan kelas," ujar Farhan saat sosialisasi Perwal Nomor 35 Tahun 2026.

Farhan menilai, standardisasi TPA penting untuk memberikan jaminan pengasuhan yang aman bagi anak-anak, terutama ketika orang tua harus bekerja. Menurutnya, kualitas layanan penitipan anak harus mengutamakan keselamatan, perlindungan, serta tumbuh kembang anak. Penyelenggaraan TPA juga tidak boleh hanya mempertimbangkan kemampuan ekonomi orang tua.

Ia menegaskan, aturan tersebut tidak dimaksudkan untuk mempersulit pengelola TPA, melainkan mendorong mereka meningkatkan kualitas layanan. Standardisasi ini berlaku bagi TPA yang dikelola masyarakat maupun perusahaan.

Farhan juga menekankan pentingnya komunikasi antara pengelola TPA dengan orang tua. Dengan begitu, pola pengasuhan yang diterapkan selama anak berada di tempat penitipan bisa selaras dengan kebiasaan dan kebutuhan di lingkungan keluarga.

3. Pemkot Bandung siapkan empat tingkatan standardisasi TPA

Ilustrasi suasana daycare. (freepik.com/jcomp)

Dalam Perwal Nomor 35 Tahun 2026, Pemkot Bandung mengatur sejumlah aspek penyelenggaraan TPA. Mulai dari standar pengelolaan, sarana dan prasarana, program pengasuhan, tenaga pengasuh, hingga perlindungan anak. Penilaian kualitas TPA nantinya dibagi menjadi empat tingkatan, yakni Pratama, Madya, Nindya, dan Utama.

DP3A Kota Bandung akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan TPA. Pengelola juga didorong untuk memenuhi ketentuan legalitas serta meningkatkan kualitas layanan sesuai standar yang ditetapkan.

Farhan turut meminta perangkat daerah terkait memastikan layanan penitipan anak berkualitas bisa diakses seluruh lapisan masyarakat, termasuk keluarga dari kelompok ekonomi rentan.

Dengan demikian, standardisasi TPA diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pengasuhan, tetapi juga memastikan setiap anak di Kota Bandung memperoleh layanan penitipan yang aman dan ramah anak.