Sukabumi, IDN Times - Proyek infrastruktur bernilai fantastis di Jawa Barat kini tengah berada di bawah sorotan tajam penegak hukum. Dugaan adanya praktik rasuah pada proyek perbaikan jalan senilai puluhan miliar Rupiah resmi dilaporkan ke meja hijau.
Berikut rangkuman lengkap mengenai pelaporan proyek infrastruktur yang diduga merugikan keuangan negara tersebut.
Tata kelola anggaran di lingkungan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat menuai kontroversi setelah LSM Baladhika Adhiyasa Nusantara (BAN) melayangkan Laporan Aduan (Lapdu) secara resmi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar. Laporan ini dilayangkan menyusul temuan BPK RI terkait adanya ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan kekurangan volume pada proyek strategis Tahun Anggaran 2024.
Pegiat Anti Korupsi dari LSM BAN, Yunan Buwana, menyebut fokus utama laporan tersebut salah satunya menyoroti proyek Rekonstruksi Ruas Jalan Jampangtengah-Kiaradua di Kabupaten Sukabumi yang digarap oleh PT MWT dengan nilai kontrak mencapai Rp37,9 miliar.
"Proyek ini mengalami kekurangan volume senilai Rp1,53 miliar," ujar Yunan saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026).
Berdasarkan hasil investigasi, anggaran proyek jumbo tersebut telah dicairkan dalam lima tahap lewat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) mulai 2 April hingga 29 November 2024. Kendati realisasi di lapangan terbukti menyalahi spesifikasi teknis dan mengalami kekurangan volume, pembayaran proyek tersebut justru telah dilunasi seratus persen.
Yunan membeberkan bahwa temuan BPK RI mencatat akumulasi kerugian sementara dari lima paket proyek jalan dan jaringan di Jabar menembus angka Rp7 miliar.
Selain ruas Sukabumi, proyek lain yang turut dilaporkan meliputi ruas Cikajang–Pameungpeuk (PT FPP, nilai kontrak Rp25,4 miliar) kekurangan volume Rp2,37 miliar; Garut–Cikajang (PT FPP, nilai kontrak Rp15,8 miliar) kekurangan volume Rp1,17 miliar; Johar–Tegalloa (PT ACP, nilai kontrak Rp16,4 miliar) kekurangan volume Rp1 miliar; hingga Tasikmalaya–Manonjaya (PT TPP, nilai kontrak Rp23,1 miliar) kekurangan volume Rp946 juta.
"Dari pernyataan LHP BPK RI secara tertulis menyatakan bahwa pihak penyedia akan mengembalikan kelebihan bayar akibat kekurangan volume itu, tapi kita butuh bukti, apakah benar kerugian tersebut sudah disetorkan ke kas daerah," kata Yunan.
Bobroknya kualitas pengerjaan infrastruktur ini dinilai sebagai bukti nyata lemahnya fungsi pengawasan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPTK, serta konsultan pengawas di lingkup DBMPR Jabar.
LSM BAN menduga ada permainan licik yang melibatkan pihak kontraktor dan internal instansi terkait.
Meski pihak penyedia jasa sempat menyatakan kesanggupan menyetor pengembalian dana ke Kas Daerah dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, proses hukum dipastikan harus tetap berjalan untuk membongkar tuntas aktor intelektual di balik kerugian negara ini.
"Laporan Aduan (Lapdu) sudah masuk ke Kejati Jabar, dan kami mendesak penyelidikan terhadap kasus ini agar diusut secara tuntas, terbuka, dan transparan," katanya.