Target PLTS 100 GWp Hadapi Tantangan dari Jaringan hingga Investasi

12 Nov 2026, 14:05 WIBKota Bandung4 min read

Galih Persiana

News

Channel

Add Us on Google

Ilustrasi PLTS yang ramah lingkungan (Unsplash.com/Anders J)

Intinya Sih

Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS 100 GWp selesai dalam tiga tahun untuk memperkuat ketahanan energi, memperluas energi bersih, dan mengurangi ketergantungan pada diesel.
Program ini membutuhkan investasi sekitar USD73 miliar; pada 25 Agustus 2026, pemerintah mengumumkan 14 proyek awal berkapasitas sekitar 5,3 GWp.
Keberhasilan program bergantung pada pengurangan ketergantungan fosil, kesiapan jaringan listrik, skema pembiayaan, dan pengawasan proyek; penghematan diesel serta penurunan emisi masih berupa proyeksi pemerintah.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain mendorong pemanfaatan energi bersih, program ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar diesel yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik.

Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS 100 GWp dapat diselesaikan dalam tiga tahun. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut program tersebut membutuhkan investasi sekitar USD73 miliar. Pada peluncurannya 25 Agustus 2026, pemerintah mengumumkan 14 proyek awal dengan kapasitas sekitar 5,3 GWp. Angka ini merupakan kapasitas proyek yang diumumkan, bukan realisasi seluruh pembangkit yang sudah beroperasi.

Kementerian ESDM memproyeksikan program tersebut dapat menghemat konsumsi diesel hingga 6 juta kiloliter dan menekan emisi sekitar 140,16 juta ton CO2 per tahun. Meski demikian, angka tersebut masih berupa proyeksi pemerintah. Kapasitas GWp juga perlu dipahami sebagai daya puncak panel surya, bukan kemampuan pembangkit memasok listrik secara terus-menerus.

Di balik ambisi tersebut, terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Ketergantungan terhadap pembangkit fosil, kesiapan infrastruktur jaringan listrik, skema pembiayaan, hingga pengawasan proyek menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan program PLTS 100 GWp. Berikut tiga tantangan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya.

1. Ketergantungan pada energi fosil masih menjadi hambatan

Ilustrasi Tambang Batu Bara. (IDN Times/Anjani Asra)

Studi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI bersama Greenpeace menyoroti fenomena fossil fuel lock-in atau penguncian energi fosil sebagai salah satu hambatan struktural transisi energi.

Infrastruktur yang sudah terbangun, kebijakan harga, serta kontrak pembangkit jangka panjang membuat sistem kelistrikan masih sulit melepaskan ketergantungan terhadap energi fosil. Laporan yang diterbitkan pada Juli 2026 tersebut mencatat, sepanjang 2015–2024, kapasitas energi terbarukan yang terhubung ke sistem listrik PLN hanya bertambah 4,4 GW.

Sementara itu, kapasitas pembangkit fosil meningkat 25,9 GW. RUPTL 2025–2034 juga masih memuat rencana tambahan pembangkit gas sebesar 10,3 GW dan batu bara 6,3 GW.

Peneliti LPEM FEB UI, Roes Regi Lutfi, menilai arah perencanaan pembangkit tersebut berpotensi menghambat pencapaian target PLTS nasional.

“Rencana 100 GW sendiri itu berpotensi terhambat oleh gejala penguncian karbon, yang tercermin dalam RUPTL sekarang,” kata Roes dalam siaran pers yang diterima IDN Times, Kamis (12/11/2026).

Selain ketergantungan fosil, biaya modal juga memengaruhi daya saing PLTS. Simulasi LPEM FEB UI–Greenpeace menunjukkan penurunan biaya modal dari 10 persen menjadi 5 persen berpotensi meningkatkan kapasitas surya hingga 70 persen dibandingkan skenario bisnis seperti biasa.

Studi INDEF, IESR, Energy Transitions Commission, dan Systemiq juga memperkirakan percepatan energi terbarukan dapat menekan biaya sistem kelistrikan sebesar 5–15 persen pada 2035 dibandingkan jalur RUPTL saat ini.

2. Penguatan jaringan listrik dan penyimpanan energi diperlukan

Ilustrasi pemasangan PLTS atap

Peningkatan kapasitas PLTS harus diikuti kesiapan infrastruktur kelistrikan. Pasalnya, produksi listrik tenaga surya bergantung pada intensitas matahari sehingga membutuhkan jaringan transmisi dan fasilitas penyimpanan energi untuk menjaga keseimbangan pasokan.

Dalam RUPTL 2025–2034, PLN merencanakan pembangunan jaringan transmisi sepanjang 47.700 kilometer sirkuit serta gardu induk berkapasitas 107.900 MVA. Total kebutuhan investasi untuk kedua infrastruktur tersebut mencapai Rp392,1 triliun. PLN juga merencanakan penyimpanan energi sebesar 10,3 GW, yang terdiri dari baterai 4,3 GW dan pumped storage 6 GW.

Di sisi lain, target PLTS 100 GWp perlu diselaraskan dengan perencanaan ketenagalistrikan yang sudah berjalan. RUPTL 2025–2034 saat ini mencantumkan tambahan kapasitas PLTS sekitar 17,1 GW. Marketing Manager Environment CCEPC Indonesia, Fadhil Fahreza Sani, menyoroti pentingnya kepastian regulasi, perizinan, dan proses pengadaan agar investasi dapat berjalan serta kapasitas industri dalam negeri terserap.

Tanpa perencanaan jaringan yang matang dan kepastian kebijakan, penambahan kapasitas pembangkit berisiko tidak diikuti kemampuan sistem untuk menyalurkan listrik secara optimal.

3. Tata kelola proyek perlu diperkuat untuk mencegah korupsi

Ilustrasi korupsi (IDN Times/Istimewa)

Selain persoalan teknis dan pembiayaan, pengawasan proyek menjadi tantangan yang tidak kalah penting. Direktur Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aida Ratna Zulaiha, mengingatkan adanya potensi korupsi dalam pelaksanaan proyek transisi energi.

Kajian KPK sepanjang 2016–2025 menemukan sejumlah persoalan, mulai dari perencanaan proyek yang tidak memadai, penetapan harga tidak wajar, kolusi dalam pengadaan, konflik kepentingan, hingga aset yang akhirnya mangkrak. Menurut Aida, landasan regulasi dan sistem pengawasan perlu disiapkan sebelum program berskala besar tersebut dijalankan.

“Kalau nanti program ini (program PLTS 100 GWp) berjalan, jangan sampai pola korupsi seperti itu terjadi berulang,” kata Aida.

Sebagai upaya memperkuat pengawasan, KPK telah menyusun Energy Transition Governance Framework yang mencakup kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik dan kesetaraan, serta perlindungan pemangku kepentingan.

Penerapan prinsip tersebut perlu berjalan beriringan dengan penguatan jaringan, pembenahan perencanaan pembangkit, dan kepastian investasi. Dengan begitu, target PLTS 100 GWp tidak hanya berorientasi pada penambahan kapasitas, tetapi juga mampu menghadirkan pasokan listrik yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan.