Sidang Sengketa Pilbup Sukabumi di MK: Dugaan Kecurangan di 469 TPS
Kabupaten Sukabumi, IDN Times - Hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sukabumi memasuki babak baru. Mahkamah Konstitusi mulai melaksanakan sidang perdana terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Sukabumi pada Rabu (8/1/2025) dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan.
Perkara dengan nomor 235/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. Pemohon dalam perkara ini ialah Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi nomor urut 1, Iyos Somantri dan Zainul yang diwakili kuasa hukumnya, Saleh Hidayat.
Sedangkan termohon ialah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Sukabumi dan Pihak Terkait ialah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Nomor Urut 2 Asep Japar dan Andreas.
Diketahui, Pilkada Kabupaten Sukabumi diikuti oleh dua pasangan calon yaitu pasangan calon 01, Iyos Somantri dan Zainul. Sedangkan pasangan calon 02, Asep Japar dan Andreas.
Berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Sukabumi, pasangan calon (paslon) nomor urut 02, Asep Japar - Andreas, memperoleh suara terbanyak dengan 564.862 suara. Sementara itu, paslon nomor urut 01, Iyos Somantri - Zainul, meraih 498.990 suara.
1. Dugaan penggelembungan suara di 469 TPS
Dalam sidang tersebut terungkap jika dugaan penggelembungan suara menjadi salah satu dalil permohonan yang tercantum di berkas Pemohon perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, Jawa Barat.
Saleh Hidayat selaku kuasa hukum paslon Iyos-Zainul mengungkapkan bahwa dugaan penggelembungan suara terjadi di 469 tempat pemungutan suara (TPS). Hal itu terlihat dari perolehan suara dengan selisih 73.726 suara dari paslon nomor urut 2, lebih banyak jika dibandingkan selisih dalam hasil rekapitulasi akhir.
"Selisih akhir, hasil rekapitulasi akhir itu hanya 65 ribu. Berarti selisih yang sangat tajam terjadi di 469 TPS ini," ujar Saleh saat membacakan dalil permohonan di hadapan Majelis, dikutip dari laman resmi MK.
2. Dugaan keterlibatan ASN
Selain dugaan penggelembungan suara, pihaknya juga mendalilkan adanya dugaan pelibatan jajaran birokasi dan aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Sukabumi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Menurut Saleh, dugaan TSM itu tercermin dari dukungan Bupati Sukabumi yang dianggap mengarahkan dukungan kepada paslon nomor urut 2 dalam pidatonya.
"Kebetulan kami juga menyampaikan bukti berupa video yang isinya salah satunya pidato bupati selaku ketua timses sekaligus Ketua Partai Golkar, pengusung," kata Saleh.
Pihak Iyos-Zainul juga mencantumkan bukti berupa video mengenai pernyataan dukungan dari Kepala Desa terhadap pihak terkait, serta adanya dugaan money politics dalam bentuk pembagian sembako.
"Ada 68 peristiwa yang kami dukung dengan 68 alat bukti yang menunjukkan terjadinya proses TSM untuk memperkuat dalil tersebut," katanya.
3. Tuntutan PSU di 469 TPS
Saleh mengajukan petitum agar MK memerintahkan KPU Kabupaten Sukabumi melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 469 TPS di 27 kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Pihaknya juga meminta agar Majelis mendiskualifikasi atau menyatakan bahwa perolehan suara di 469 TPS yang dimaksud tidak sah.
"Sehingga suara akhir yang harus ditetapkan Termohon adalah menurut versi Pemohon, bahwa suara akhir dari Pemohon adalah 471.072, sementara perolehan suara 02 adalah 461.928 dengan selisih 8.224," ujar Saleh.
Menanggapi permohonan ini, Majelis Panel Hakim meminta agar KPU, paslon nomor urut 2 Asjap - Andreas, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menanggapinya dalam bentuk jawaban di sidang berikutnya.
"Nanti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu suppaya merespon dalil-dalil yang disampaikan Pemohon," kata Hakim Konstitusi Suhartoyo.
