Anggaran tertekan, Bupati Cirebon siapkan langkah darurat
Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, mengakui tekanan fiskal ini menjadi tantangan paling berat dalam beberapa tahun terakhir.
Pemkab kini menyusun peta kebijakan baru dengan prinsip penghematan dan value for money.
Infrastruktur dan pelayanan publik tetap jadi prioritas
Meski transfer anggaran menurun tajam, Pemkab Cirebon memastikan pembangunan tetap berjalan.
Anggaran untuk pendidikan dan kesehatan juga disesuaikan tanpa mengganggu sektor vital.
Cirebon, IDN Times - Satu tahun setelah pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan, Kabupaten Cirebon mulai merasakan dampak nyata dari pengetatan fiskal nasional. Tahun anggaran 2026 menjadi ujian berat bagi daerah ini setelah total Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dipastikan berkurang hingga Rp305 miliar.
Kondisi ini memaksa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon melakukan langkah efisiensi besar-besaran di berbagai sektor, tanpa mengorbankan pelayanan publik.
Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, mengakui tekanan fiskal ini menjadi tantangan paling berat dalam beberapa tahun terakhir.
Ia menegaskan, seluruh struktur belanja harus disesuaikan dengan cermat agar pengurangan dana tidak menimbulkan gejolak di lapangan.
“Kebutuhan yang bukan untuk masyarakat, bukan kepentingan dasar, itu yang dikurangi. Termasuk kegiatan seremonial dan hal-hal yang tidak mendesak,” ujar Imron, Rabu (15/10/2025).
Pemkab kini tengah menyusun peta kebijakan baru dengan prinsip penghematan dan value for money. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan harus menghasilkan manfaat langsung bagi warga, bukan sekadar memenuhi formalitas birokrasi.
Meski transfer anggaran menurun tajam, Pemkab Cirebon memastikan pembangunan tetap berjalan. Program yang berkaitan langsung dengan masyarakat seperti jalan, drainase, jembatan, dan fasilitas publik lain tidak akan dihentikan.
Imron menegaskan, infrastruktur dan pelayanan publik merupakan jantung pembangunan daerah.
“Kita tetap utamakan pembangunan fisik dan sosial. Ini bagian dari komitmen kami agar masyarakat tetap merasakan kehadiran pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, anggaran untuk pendidikan dan kesehatan juga disesuaikan tanpa mengganggu sektor vital.
Rumah sakit, puskesmas, dan tenaga pendidik dipastikan tetap beroperasi penuh. Pemangkasan hanya dilakukan pada kegiatan non-prioritas seperti seminar, pelatihan, dan acara seremoni.
Sektor birokrasi menjadi bagian paling terdampak dari kebijakan efisiensi ini. Imron mengungkapkan, biaya perjalanan dinas dan kegiatan koordinasi antarinstansi akan dikurangi secara signifikan.
“Kalau perjalanan dinas, ya dikurangi. Kadang-kadang pegawai juga biaya sendiri,” kata Imron.
Pemkab berupaya menekan seluruh biaya operasional agar ruang fiskal bisa dialihkan ke sektor produktif.
Namun demikian, belanja pegawai seperti gaji dan tunjangan tetap aman, bahkan akan mengalami penyesuaian positif sesuai aturan nasional.
Sebagai strategi menghadapi penurunan TKD, Pemkab Cirebon melakukan refocusing anggaran dengan memusatkan belanja pada kegiatan yang menghasilkan dampak langsung.
Langkah ini diambil karena sebagian besar TKD yang hilang berasal dari transfer pusat yang belum pasti terealisasi penuh pada tahun anggaran mendatang.
“Kita menyesuaikan saja, karena sumber TKD itu tergantung kemampuan APBN. Kalau ada pemangkasan, daerah juga harus ikut efisien,” tutur Imron.