Ridwan Kamil Harapkan Tol Cisumdawu Beroperasi Sebelum Lebaran

27 Mar 2023, 19:00 WIB

Gubernur Jabar Ridwan Kamil (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil alias Emil mengharapkan pemerintah pusat bisa mengoperasikan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) sebelum libur lebaran 2023 agar mempermudah masyarakat Jabar dalam melakukan aktivitas mudik.

Emil mengatakan, berdasarkan Informasi dari pemerintah pusat, bulan depan Tol Cisumdawu akan dioperasikan. Hanya saja, tanggal peresmian sejauh ini masih belum ia dapatkan.

"Laporan dari Kementerian PUPR begitu, alhamdulilah, sehingga kami harapkan sebelum lebaran sudah bisa memperlancar urusan mudik," ujar Emil di DPRD Jabar, Bandung, Senin (27/3/2023).

1. Mempercepat waktu mudik

Gubernur Jabar Ridwan Kamil (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Keberadaan Tol Cisumdawu juga akan mempermudah para pemudik warga Bandung ke arah Timur seperti Cirebon, Majalengka, dan beberapa wilayah lainnya. Mudik juga diprediksi akan lebih lancar dan tidak mengalami kendala berarti

"Dari Bandung ke Cirebon mungkin tidak tiga jam lagi, memotong ke Cisumdawu, Kertajati langsung Cirebon," ungkapnya.

2. Berharap segera diresmikan

Gubernur Jabar Ridwan Kamil (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Dengan kondisi ini, Emil berharap pemerintah pusat bisa mempercepat peresmian Tol Cisumdawu. Sebab, kemacetan menjelang libur lebaran 2023 tidak bisa diprediksi secara pasti.

Dengan adanya Tol Cisumdawu, masyarakat bisa melakukan mudik tepat sebelum hari libur.

"Kita syukuri mudah-mudahan sesuai dengan jadwal yang diharapkan," kata dia.

3. Menhub pastikan Cisumdawu beroperasi bulan depan

Gubernur Jabar Ridwan Kamil (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, mengatakan Tol Cisumdawu bisa digunakan pada 15 April 2023 untuk mudik lebaran Idul Fitri 1444 H/2023 M. Meski demikian, kebijakan efektinya nanti akan diputuskan oleh Kementerian PUPR.

Budi mengatakan, Tol Cisumdawu itu nantinya bersifat fungsional atau berbayar, tergantung kebijakan dari Kementerian PUPR.

"Tentu policy fungsional atau efektif ada di kewenangan Kementerian PUPR, tetapi fungsional hampir bisa dipastikan tentu nanti ada dinamika mundur 1-2 hari itu ada, apa hubungan dengan Kemehub, kita tahu (Bandara) Kertajati kurang dapat traffic," ujar Budi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (24/3/2023).