Ilustrasi sengketa lahan (IDN Times/Ervan)
Kendati progres fisik sudah mendekati angka akhir, sisa 10 persen pekerjaan saat ini menyangkut area vital yang belum tersentuh alat berat. Penelusuran di lapangan menunjukkan ada dua titik utama yang pembangunannya tertahan total akibat persoalan ganti rugi tanah yang belum rampung, yakni tiga titik di Desa Kalaparea, Kecamatan Nagrak, dan satu titik di kawasan Kecamatan Caringin.
Dirut PT TJT Abdul Hakim Supriyadi menegaskan bahwa alat berat tidak dapat diturunkan sebelum status kepemilikan dan hak guna lahan diselesaikan secara sah demi menghindari masalah hukum di kemudian hari.
"Progres konstruksi sudah menyentuh 88 menuju 90 persen. Namun, sisanya sangat bergantung pada pembebasan lahan. Jika lahannya belum clear, konstruksi fisik di titik tersebut otomatis belum bisa kita sentuh," ujar Abdul Hakim.
Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, Bupati Sukabumi Asep Japar langsung turun tangan memimpin proses negosiasi. Ia menjelaskan bahwa alotnya pembebasan lahan ini disebabkan oleh ketatnya mekanisme appraisal (penilaian harga) serta legalitas administrasi yang wajib dipatuhi agar tidak melanggar aturan negara.
Pemkab Sukabumi pun menjadwalkan musyawarah penentuan titik temu bersama para pemilik lahan.
"Tidak bisa semena-mena langsung dibayar. Ada appraisal resmi, ada persyaratan hukum yang harus diikuti agar tidak menabrak aturan. Tapi saya pastikan prosesnya sudah masuk tahap akhir. Insya Allah dalam waktu dekat tuntas," kata Asep optimis.