Proyek Sekolah Rakyat di Bandung Berimbas pada Siswa SLB

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman menjelaskan pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat akan dibangun di beberapa wilayah Jabar.

Ada sembilan daerah yang sudah mengajukan, yakni Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar.

Herman menegaskan, pembangunan infrastruktur dan beberapa kebutuhan lainnya untuk dijadikan Sekolah Rakyat akan didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat lewat kementerian atau lembaga terkait kurang lebih Rp100 miliar per unit Sekolah Rakyat.

Adapun nantinya anak-anak di Jawa Barat mulai tingkat SD, SMP, SMA dari keluarga miskin atau miskin ekstrem akan disekolahkan oleh pemerintah dan di back up secara langsung. Pembelajarannya pun menggunakan sistem boarding atau menginap. 

"Semuanya difasilitasi pemerintah dan pendidikannya juga diperhatikan langsung oleh Bapak Presiden RI," kata Herman, pada Jumat (23/5/2025).

Pemprov Jabar telah menyiapkan empat lokasi berupa bangunan, di mana dua lokasi pada kondisi siap untuk dipergunakan, yakni bangunan Bina Siswa di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, dan Wyata Guna, Kota Bandung.

Selain itu, Pemprov Jabar juga mempersiapkan tiga lokasi lain berupa tanah, yakni di Kawasan Ujung Jaya dan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, dan di kawasan Gedebage, Kota Bandung.

Annisa, salah satu siswa kelas 1 tingkat SLBN A Pajajaran, mengaku harus beradaptasi terhadap lingkungan baru. Ia butuh waktu cukup lama untuk betul-betul mengenal lingkungan sekitarnya, seperti jalan ke ruang kelas, toilet, dan fasilitas sekolah lainnya.

"Kalau untuk tempat baru seperti di sini, waktunya sebenarnya bergantung mobilitas, karena kita juga menjajaki medan yang baru jadi terasa asing dan gimana gitu, harus banyak-banyak mobilitas seperti barusan trailing, mengetahui letak pintu dan sebagainya. Karena kalau kita enggak hapal, kita bisa saja salah masuk ke kelas orang," jelasnya.

Annisa berharap segera ada status jelas untuk nasib sekolahnya. Tentunya dengan lingkungan yang aman dan sesuai dengan kebutuhannya.

"Iya untuk pesan kepada Bapak Prabowo mudah-mudahan kami siswa-siswi SLBN A Pajajaran Kota Bandung semoga kita mendapat status sekolah yang jelas dan aman dan tentram," ujarnya.

Hal serupa juga disampaikan siswa lainnya, Aja. Dia berharap dapat kembali belajar di SLBN A Pajajaran, sebab telah lebih mengenal lingkungan di sana.

"Sedih. Harus orientasi lagi, mengenal-mengenal lagi dengan tempat-tempat yang baru. Cukup lama. Lebih dari 1 bulan," katanya.

Sementara itu, Kepala SLBN A Pajajaran, Gun Gun Guntara mengatakan, pemindahan sebagian siswa ke SLB Cicendo merupakan bagian dari penyesuaian program selama proses pembongkaran gedung kelas.

“Yang direlokasi adalah kelas-kelas besar yang sedang tidak mengikuti ujian. Anak-anak tunanetra membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, seperti mengenali letak ruang kelas, toilet, dan tempat istirahat. Itu tidak bisa instan,” ujar Gun Gun.

Adapun dari total 48 rombongan belajar (rombel) yang ada di sekolah ini, hanya delapan sampai sembilan yang sementara dipindahkan kegiatan belajarnya. Gun Gun menyebut pembelajaran di lokasi baru hanya akan berlangsung sekitar satu bulan.

"Awalnya kita ajukan 48 siswa, tapi karena sebagian sedang ujian, yang direlokasi jumlahnya tidak terlalu banyak," katanya.

Sementara, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Supomo mengatakan, pembangunan Sekolah Rakyat di Wyata Guna ini bukan berarti mengusir SLBN A Pajajaran. Dia menegaskan hal tersebut keliru, karena pemerintah tengah melakukan renovasi untuk mengakomodir Sekolah Rakyat.

"Kalau sekarang muncul isu mau dipindahkan atau diusir, itu tidak benar sama sekali. Kami justru mengakomodasi semua pihak," tegas Supomo.

Kementerian Sosial mendukung usulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar fasilitas Sentra Wyata Guna dapat dimanfaatkan secara bersama untuk berbagai kepentingan, termasuk pendidikan dan rehabilitasi sosial. 

"Kami mengakomodasi usulan dari Pemprov Jawa Barat. Bangunan di Sentra Wyata Guna bisa digunakan bersama: untuk SLB, Sekolah Rakyat, dan layanan rehabilitasi sosial tetap berjalan," tambahnya.

Plt. Ketua Komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND), Jonna A. Damanik menjelaskan bahwa relokasi bersifat sementara karena adanya renovasi infrastruktur. Semua pihak telah sepakat bahwa ke depan SLBN A Padjadjaran dan Sekolah Rakyat bisa berdampingan secara harmonis.

"Relokasi semata karena proses renovasi. Sudah ada kesepakatan bahwa ke depan, semua pihak bisa berjalan berdampingan dan saling mendukung proses pembelajaran," jelasnya.

Diketahui, Sekolah Rakyat adalah sekolah berasrama yang 100 persen gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin. Sekolah ini terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Sekolah Rakyat dirancang untuk memutus rantai kemiskinan dan membuka masa depan lebih cerah.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 8 Tahun 2025, program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Calon siswa sasaran Sekolah Rakyat ditentukan dengan basis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Sekolah gratis 100 persen. Seragamnya, makan, semua gratis dan ada asramanya untuk tempat tinggal siswa," kata Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau sering disapa Gus Ipul.