Profil Rahmat Effendi, Eks Wali Kota Bekasi yang Kena OTT KPK

Nama: Dr. H. Rahmat Effendi

Tempat dan tanggal lahir: Bekasi, 3 Februari 1964

Pasangan: Gunarti Rahmat Effendi

Agama: Islam

Partai politik: Partai Golongan Karya (Golkar)

Pekerjaan: Politisi

Almamater: Sarjana S3 di Universitas Pasundan

Pepen memulai kariernya sebagai karyawan perusahaan. Ia pernah menjadi asisten pergudangan dan supervisor logistik di PT. Halliburton Indonesia.

Lalu, Pepen pun terpilih menjadi anggota DPRD Kota Bekasi untuk masa jabatan 1999 hingga 2004. Namanya semakin moncer ketika ia berhasil menduduki posisi Ketua DPRD Kota Bekasi 2004–2008.

Melansir situs resmi Kota Bekasi, beberapa jabatan tinggi lainnya yang pernah diemban Pepen, yaitu Ketua PK Golkar Bekasi Selatan, Ketua DPD AMPI Kota Bekasi, Ketua Perbasi Kota Bekasi, Penasehat ORARI Kota Bekasi (Yg1bks), hingga Dewan Penasehat Pekat Indonesia Bersatu Bekasi.

Berbekal sepak terjangnya di bidang birokrasi, Pepen mencoba peruntungan dengan mencalonkan diri sebagai wakil wali kota Bekasi pada pilkada 2008, bersama Mochtar Muhammad sebagai calon wali kota Bekasi. Paslon Mochtar-Pepen pun memenangkan pilkada.

Namun pada tahun 2011, Mochtar dinonaktifkan karena kasus korupsi, sehingga Pepen ditetakan sebagai pelaksana tugas (Plt) Wali Kota hingga habis masa jabatan di tahun 2013. Setelah itu, Pepen terus berkuasa di kota Bekasi selama dua periode.

Di periode pertama 2013–2018, Pepen memimpin bersama Wakil Wali Kota Ahmad Syaikhu. Lalu di periode kedua 2018–2022, Pepen menjabat bersama Wakil Wali Kota Harta Tri Adhianto. Sayangnya, pada awal tahun 2022, Pepen ditangkap KPK terkait kasus pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Menjadi ironi ketika Rahmat Effendi diringkus KPK di saat sebelumnya ia berhasil mengantongi berbagai prestasi mentereng, baik individu maupun Pemkot Bekasi. Berikut sejumlah prestasi yang diraih Pepen selama menjabat sebagai wali kota Bekasi.

• Piagam dari Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) 2017 atas peran dan komitmen tinggi dalam melindungi dan menjamin hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Kota Bekasi.
• Top Pembina BUMD 2019 dari Majalah Top Bussines.
• Penghargaan kategori layanan kesehatan ramah anak dari Gubernur Jawa Barat tahun 2019.
• Top Pembina BUMD 2020 dari Kementerian BUMN.
• Piagam Tokoh Toleransi 2020 dari Perkumpulan Wartawan Media Kristiani Indonesia (Perwamki).
• Penghargaan Kota Bekasi sebagai pemerintah daerah dengan kinerja dan tata kota baik dari Indonesia Institute for Public Governance.
• Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) untuk Pemkot Bekasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2018 dan 2019.

Nama Rahmat Effendi juga tidak lepas dari kontroversi. Selama menjadi nahkoda kota Bekasi, ia beberapa kali mendapat sorotan tak mengenakkan.

Pada awal Februari 2021, Pepen dikritik sebab mengadakan pesta ulang tahun di tengah meningkatnya situasi pandemi COVID-19. Pesta berlangsung di vila pribadinya di kawasan Cisarua, tidak lupa mengundang jajaran pejabat Pemkot Bekasi serta dimeriahkan oleh organ tunggal. Pesta dihentikan petugas Satpol PP usai dilaporkan oleh perangkat desa setempat.

Sehari sebelum ditangkap KPK, Pepen menanggapi kritik yang dilayangkan pada Pemkot Bekasi terkait alokasi anggaran Rp1,1 miliar untuk pengadaan karangan bunga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022. Dikutip Kompas.com, Pepen menyebut, pemberian ucapan melalui karangan bunga merupakan salah satu bentuk perhatian Pemerintah Kota Bekasi kepada masyarakat.