Pj Wali Kota Cimahi Ingatkan Perusahaan Bayar UMK Sesuai Keputusan

Dicky mengatakan, pemerintah akan membuat surat yang akan dikirimkan ke setiap perusahaan agar mereka patuh membayarkan upah sesuai keputusan Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin. Perusahaan wajib mengikuti keputusan tersebut.

"Surat sedang (proses). Tidak hanya itu yang kami lakukan, ada beberapa poin lain yang sedang saya konsepkan," ucap Dicky.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, Febie Perdana Kusumah mengatakan dalam waktu dekat Pemkot Cimahi akan melakukan sosialisasi kepada perusahaan terkait UMK tahun 2024 yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

"Nanti akan ada sosialisasi kepada perusahaaan. Surat juga nanti diedarkan setelah sosialisasi," ujar Febie.

ia mengklaim selama ini rata-rata perusahaan di Kota Cimahi sudah patuh membayarkan upah sesuai keputusan yang dibuat pemerintah.

"Kalau untuk kepatuhan alhamdulillah di Kota Cimahi sebagian besar patuh," ucapnya.

Febie menegaskan semua perusahaan di Kota Cimahi wajib mematuhi keputusan terkait UMK. Sebab jika melanggar, maka terancam dikenakan sanksi sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Dia menjelaskan sanksi nantinya akan diterapkan berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat yang berwenang melakukan hal tersebut.

"Sanksi ada justru ada pidana biasanya nanti yang melakukan pemeriksaan pengawas provinsi kalau tidak diindahkan (UMK) bisa melanjutkan ke pidana cuma lewat pemeriksaan Pengawa Ketenagaperkaan Provinsi," kata Febie.

Febie melanjutkan, untuk pengawasan secara keseluruhan tetap akan dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat. Jika ditemukan ada pelanggaran, biasanya Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi akan mendapatkan tembusan.

Meski begitu, kata dia, pekerja bisa melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi jika ditemukan pelanggaran.

"Bisa melapor ke Disnaker kota nanti kita bersurat ke pengawas nanti mereka yang menindalanjuti. Kalau ada pelanggaran terkait upah dari pengawas provinsi ada laporan kalau menemukan perusahaan tidak menerapkan sesuai keputusan gubernur," ujarnya.