Pemprov dan DPRD Jabar Tetapkan APBD-P 2021 Sebesa Rp39,42 Triliun

29 Sep 2021, 09:42 WIB

Ridwan Kamil (Humas Jabar)

Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar telah mengetok palu atau memutuskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2021 sebesar Rp39,42 triliun.

Ridwan Kamil alias Emil, Gubernur Jabar mengatakan, angka itu mengalami penurunan dibandingkan dengan sebelumnya. Bahkan, penurunan yang dirasakan cukup besar.

"Volume APBD Perubahan semula Rp44,62 triliun, berkurang sebesar Rp5,22 triliun," ujar Emil melalui keterangan resminya, Rabu (29/9/2021).

1. Penurunan disebabkan pemasukan pendapattan tidak maksimal

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (IDN Times/Kevin Handoko)

Emil menjelaskan, volume APBD Perubahan berkurang disebabkan penurunan pendapatan daerah sebagai dampak pandemi COVID-19. Dengan begitu APBD perlu penyesuaian terhadap sejumlah belanja daerah.

"Proyeksi pendapatan daerah turun signifikan yang konsekuensi logisnya adalah penyesuaian terhadap berbagai belanja daerah," ungkapnya.

2. Banyak proyeksi yang harusnya terlaksana jadi ditunda

Ridwan Kamil. (ANTARA/Chairul Rohman)

Dalam kondisi COVID-19, Emil mengatakan, pandemik juga membuat sejumlah proyeksi belanja daerah yang harusnya terlaksana jadi tertunda. Ia merasakan, menyusun APBD Perubahan di tahun-tahun ini lebih sulit dibandingkan kondisi normal.

"Tentunya bukan pekerjaan yang mudah dan banyak pengorbanan, karena itu saya mewakili Provinsi Jawa Barat menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih semoga apa yang kita lakukan bernilai ibadah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jabar," jelasnya.

3. Belanja daerah mengalami penurunan dari rencana sebelumnya

Ridwan Kamil. (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

Adapun struktur perubahan APBD Jabar tahun anggaran 2021 dalam persetujuannya adalah pendapatan semula Rp41,47 triliun menjadi Rp36,09 triliun atau berkurang Rp5,38 triliun. Belanja daerah semula Rp44,62 triliun menjadi Rp39,42 triliun atau berkurang Rp5,22 triliun.

Sementara penerimaan pembiayaan daerah semula sebesar Rp3,24 triliun menjadi Rp3,41 triliun atau bertambah Rp465,66 miliar. Adapun pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp100 miliar, tidak berubah.

"Pemerintah daerah dan DPRD memiliki tanggung jawab bersama melalui fungsi dan kewenangan masing-masing untuk mengawal pelaksanaan pembangunan agar tercapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2021," kata Emil.