Pemkot Bandung Berkejaran Rampungkan 220 Titik Pengelolaan Sampah

Sebagai bagian dari transformasi tersebut, Pemkot Bandung tengah menginventarisir calon lokasi pembangunan hingga 220 titik pengolahan sampah di berbagai wilayah. Program ini dirancang untuk menghadirkan fasilitas pengolahan yang lebih dekat dengan masyarakat sehingga pengurangan sampah dapat dilakukan sejak dari sumbernya.

Selain itu, pembangunan fasilitas pengolahan sampah juga didukung oleh berbagai pihak. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan bantuan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) yang saat ini masih dalam tahap uji coba efektivitas, sementara Mabes TNI AD juga memberikan dukungan rencana bantuan mesin pengolahan sampah.

Menurut Syahriani, pembangunan fasilitas tersebut bukan sekadar menambah infrastruktur, melainkan membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

“Pembangunan hingga 220 titik pengolahan sampah bukan sekadar menambah infrastruktur, tetapi membangun ekosistem pengelolaan sampah yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Harapannya, setiap wilayah mampu mengolah sebagian besar sampahnya sendiri sehingga hanya residu yang dikirim ke TPA,” katanya.

Melalui penambahan fasilitas tersebut, Pemkot Bandung menargetkan pengurangan sampah sebesar 125 hingga 250 ton per hari. Pengurangan ini diharapkan mampu memperpanjang umur layanan TPA Sarimukti sekaligus menekan risiko penumpukan sampah akibat keterbatasan kapasitas.

Untuk mencapai target tersebut, DLH menerapkan pendekatan pengelolaan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Sampah organik akan diolah menjadi kompos maupun melalui teknologi pengolahan organik lainnya, sampah anorganik bernilai ekonomi akan diarahkan ke jalur daur ulang melalui bank sampah dan mitra pengelola, sedangkan sampah anorganik bernilai rendah akan diolah menjadi bahan bakar alternatif melalui teknologi RDF.

“Kami menargetkan pengurangan sampah sebesar 125 hingga 250 ton per hari. Namun, keberhasilan target ini tidak hanya bergantung pada teknologi seperti RDF, melainkan juga perubahan perilaku masyarakat dalam memilah dan mengurangi sampah sejak dari sumber,” tambah Syahriani.

DLH juga memastikan, seluruh calon lokasi pembangunan akan melalui proses verifikasi teknis dan sosial. Lokasi harus memenuhi persyaratan seperti luas lahan yang memadai, akses kendaraan operasional, serta tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan maupun fasilitas publik di sekitarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Nunung Nurasiah, menegaskan komitmen DPRD dalam mendukung seluruh upaya percepatan penanganan sampah di Kota Bandung melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

“DPRD Kota Bandung memberikan dukungan penuh terhadap berbagai program penanganan sampah. Melalui fungsi pengawasan, kami terus memastikan setiap program yang telah direncanakan dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Nunung.

Ia menilai, keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh kesiapan pemerintah dalam menyediakan fasilitas maupun teknologi, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat.

“Sehebat apa pun teknologi yang dimiliki pemerintah, keberhasilan pengelolaan sampah tetap bergantung pada keterlibatan masyarakat. Penanganan sampah bukan hanya tugas pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen, mulai dari pemerintah, DPRD, dunia usaha, komunitas, hingga warga,” katanya.

Menurut Nunung, edukasi kepada masyarakat harus terus diperkuat agar pengurangan sampah benar-benar dimulai dari rumah tangga.

“Edukasi harus dilakukan secara lebih masif dan berkelanjutan. Budaya memilah sampah harus dimulai dari rumah tangga, kemudian diperkuat di tingkat RT dan RW, sehingga volume sampah yang harus diangkut ke TPA dapat terus berkurang,” tuturnya.