Bandung, IDN Times - Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana meminta Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk segera melakukan simulasi protokol kesehatan virus corna (COVID-19) di sektor sekolah inklusi dan tempat-tempat pelatihan pendidikan.
"Dinas Pendidikan harus segera lakukan monitoring dan simulasi, bagaimana penerapan mereka terhadap standar protokol kesehatan yang sangat ketat, termasuk physical distancing-nya," ujar Yana di Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Minggu (26/7/2020).
Yana menuturkan, Dinas Pendidikan harus melakukan simulasi bagaimana cara sekolah inklusi tersebut menerapkan social distancing. Kemudian penerapan alat penunjang protokol kesehatan lainnya juga harus dicek dengan benar dan ketat.
"Misalnya siswa di lembaga pendidikan itu ada seratus, nanti diatur apakah per 20 orang (yang tatap muka). Disesuaikan saja, jadi tetap physical distancing-nya dijaga," ungkapnya.
Dalam pelonggaran sektor pendidikan tersebut, Yana mengaku tidak ingin gegabah. Semua harus dilakukan dengan cara kehati-hatian. Adapun izin operasi masih belum diputuskan secara final dan akan dikoordinasikan dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Bandung.
"Nanti kita berikan rekomendasi apakan iya atau tidak, tapi intinya itu (Sekolah inklusi dan pelatihan) termasuk yang akan kami berikan relaksasi di AKB yang ketiganya itu," katanya.
Seperti diketahui, Wali Kota Bandung, Oded M. Danial dalam rapat evaluasi AKB pada Jumat (24/7/2020) mengatakan bahwa Pemkot Bandung akan melakukan relaksasi sektor pendidikan informal seperti sekolah Inklusi serta pelatihan-pelatihan tata boga dan tata busana.
"Kita sepakat diberikan relaksasi baru pendidikan inklusi, tata boga, tata busana, dan pelatihan-pelatihan lainnya," ujar Oded.
Oded mengungkapkan, sektor pendidikan inklusi dan pelatihan-pelatihan tidak semua bisa dilakukan secara daring atau online. Menurutnya, secara teori materi bisa saja disampaikan secara online, namun untuk praktik tetap harus tatap muka.
"Memang karena sudah terlalu lama sehingga banyak usulan dari masyarakat dan kepala sekolah (menggelar pendidikan tatap muka) karena ini sudah terlalu lama. Tapi prinsipnya kita masih menunggu dan mengikuti kebijakan dari pusat," kata dia.