Pemkot Bandung Belum Anggarkan Pengalihan 7.000 PPPK Paruh Waktu

09 Nov 2026, 11:31 WIBKota Bandung2 min read

Debbie Sutrisno

News

Channel

Add Us on Google

Pegawai PPPK Paruh waktu di kota bandung. Dok Diskominfo

Intinya Sih

Gini Kak

Sisi Positif

Pemkot Bandung belum menganggarkan pengalihan sekitar 7.000 PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu karena mekanisme pembiayaan dari pemerintah pusat belum jelas.
Wali Kota Muhammad Farhan menyatakan Pemkot Bandung akan mengikuti dan menyesuaikan kebijakan pengalihan status sesuai arahan pemerintah pusat.
Belanja pegawai untuk PNS, PPPK penuh waktu, dan PPPK paruh waktu sudah dianggarkan, tetapi langkah lanjutan pengalihan status masih menunggu skema pusat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pemerintah Kota Bandung belum bisa mengubah sekitar 7 ribu pegawai paruh waktu menjadi pegawai penuh waktu. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, bilang mereka masih menunggu aturan dan cara bayar dari pemerintah pusat. Uang untuk pegawai lain sudah ada. Sekarang, mereka masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Sikap Pemkot Bandung yang menunggu mekanisme pembiayaan dari pusat mencerminkan kehati-hatian dalam mengelola perubahan status sekitar 7.000 PPPK paruh waktu. Di saat yang sama, kebutuhan belanja bagi seluruh ASN, termasuk PPPK penuh waktu dan paruh waktu, telah dianggarkan, sehingga layanan kepegawaian yang berjalan tetap memiliki dukungan anggaran.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Pemerintah Kota Bandung belum menganggarkan kebutuhan pembiayaan untuk pengalihan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Pemkot masih menunggu kejelasan mekanisme pembiayaan dan arahan kebijakan dari pemerintah pusat.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Pemkot Bandung akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait rencana pengalihan status pegawai tersebut. Namun, pelaksanaannya belum bisa dilakukan sebelum ada kepastian skema pembiayaan.

"Pengalihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, itu kita akan ikut pada arahan kebijakan pemerintah pusat. Tetapi kita belum bisa melakukan tindakan lanjutan apa pun sebelum ada mekanisme pembiayaan yang jelas," ujar Farhan, Senin (9/11/2026).

1. Kebijakan harus selaras

Pemkot Bandung Kaji Pemberian THR PPPK Paruh Waktu. Dok Diskomimfo Bandung

Farhan menyebut, jumlah PPPK paruh waktu yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung mencapai sekitar 7 ribu orang. Namun, Pemkot Bandung belum bisa memastikan kapan pengalihan status mereka menjadi pegawai penuh waktu dapat dilakukan.

Keputusan tersebut masih bergantung pada kebijakan dan mekanisme yang disiapkan pemerintah pusat. Menurut Farhan, Pemkot Bandung akan menyesuaikan pelaksanaan kebijakan tersebut dengan arahan yang nantinya diberikan pemerintah pusat.

"Betul sekali. Pemerintah pusat apa pun arahannya kita akan ikuti dan kita sesuaikan," katanya.

2. Anggaran untuk ASN lain sudah ada

Pegawai PPPK Paruh waktu di kota bandung. Dok Diskominfo

Farhan menegaskan, hingga saat ini belum ada anggaran khusus yang disiapkan Pemkot Bandung untuk membiayai pengalihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Sebab, kebutuhan anggaran tersebut sangat bergantung pada skema pembiayaan yang nantinya ditetapkan pemerintah pusat.

Meski begitu, Farhan memastikan Pemkot Bandung telah menganggarkan kebutuhan belanja pegawai untuk seluruh aparatur sipil negara (ASN), termasuk PNS, PPPK penuh waktu, dan PPPK paruh waktu.

"Belum. Karena bagaimanapun juga itu sangat tergantung kepada skema yang akan diberikan oleh pemerintah pusat. Saat ini Pemerintah Kota Bandung sudah menganggarkan untuk seluruh ASN, baik itu PNS, PPPK full, maupun PPPK paruh waktu," tuturnya.

3. Pemkot Bandung masih menunggu arahan pemerintah pusat

Pemkot Bandung Kaji Pemberian THR PPPK Paruh Waktu. Dok Diskomimfo Bandung

Dengan belum adanya kejelasan mekanisme pembiayaan, Pemkot Bandung belum mengambil langkah lanjutan terkait perubahan status ribuan PPPK paruh waktu tersebut.

Farhan memastikan pemerintah daerah akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat. Pemkot juga akan menyesuaikan kemampuan anggaran dengan skema yang nantinya diberikan.

Artinya, kepastian pengalihan status sekitar 7 ribu PPPK paruh waktu di Kota Bandung masih menunggu keputusan pemerintah pusat, terutama terkait mekanisme pelaksanaan dan pembiayaannya.