Pemilu Serentak 2024 Diyakini Tak Ganggu Perekonomian di Jawa Barat

Ia pun membahas soal kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo yang kerap kali dinilai merugikan masyarakat atau para pengusaha.

Salah satunya ialah Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang disahkan DPR RI. Menurutnya, kebijakan tersebut justru bisa membantu kepemimpinan presiden di periode selanjutnya.

“Kenapa Jokowi selalu dianalogikan sesuatu yang tidak baik dalam mengeluarkan kebijakan ekonom? Justru yang dilakukan pemerintah ialah meletakkan dasar yang sangat bagus untuk presiden berikutntnya, contohnya adalah penanganan pandemi,k” ujar Fery.

Dalam penanganan wabah ini, Indonesia dinilai hanya terpuruk selama enam bulan saja. Di tahun 2021, perekonomian mulai bangkit dan bergeliat.

“(Kemudian) keluar Omnibus Law, the next presiden begitu susahnya untuk mengganti Omnibus Law. Karena ini mencampurkan seluruh kebijakan dan regulasi menjadi Omnibus Law. Bagus apa enggak? Dasarnya adalah produktivitas. Mudah-mudahan, presiden berikutnya bisa merepresentasikan Omnibus Law secara lebih bagus,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris DPP Apindo Jawa Barat Martin Chandra mengatakan, pesta demokrasi di tahun 2024 dipastikan tak memengaruhi sisi ekonomi para pengusaha. Karena bisnis tidak melihat faktor agama, suku, maupun ras sebagai indikator kesuksesan pebisnis.

Selain itu, pelaksanaan Pemilu pun bukan yang pertama kali digelar di Indonesia, maka hal-hal yang dikhawatirkan bakal berdampak pada para pengusaha pun sudah bisa diatasi.

“Pemilu di Indonesia itu bukan yang baru dua atau tiga kali dilaksanakan, tapi sudah lebih dari 10 kali. Jadi ini no isu, atau kita berjalan saja,” kata Martin.

Martin mengungkapkan, satu hal yang perlu dikhawatirkan menjelang Pemilu adalah regulasi pemimpin baru dalam hal investasi atau kebijakan bagi para pengusaha. Menurutnya, lumrah terjadi apabila ada pergantian kepala negara atau daerah, maka ikut berganti juga kebijakannya.

Meski demikian, ia meyakini para pengusaha tak perlu khawatir akan hal ini sebab ada hubungan mutualisme antara pemerintah dengan pengusaha yang selama ini terjalin.

“Biaya kontestasi Pemilu, biaya capres cawapresnya mohon maaf, uangnya pasti dari dunia usaha, dan ini sudah tahu sama tahu,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jabar Erwin Gunawan Hutapea menyatakan penyelenggaraan Pilkada atau Pilpres akan meningkatkan pengeluaran atau konsumsi pemerintah di Jabar.

Peningkatan biasanya terjadi dari tiga bulansebelum periode Pemilu berlangsung dengan tingginya pengeluaran untuk perlengkapan dan persiapan penyelenggaraan pemilu.

"Pengeluaran pemerintah tersebut memberikan efek peda sektor ekonomi lain seperti sektor industri dan perdagangan dan sektor lainnya," ujar dia.

Erwin menambahkan pilpres memberi dampak berbeda dimana tahun 2014 dan 2019 berdampak positif sedangkan dalam Pilkada justru berdampak negatif. Hal itu karena diselenggarakan dalam waktu yang berbeda dengan jeda cukup lama.

Ia memprediksi Pilkada dan Piipres yang diadakan bersamaan tahun 2024 diperkirakan dampak positifnya lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. Karena diselenggarakan hampir bersamaan. Banyak sektor ekonomi yang tumbuh memanfaatkan momen politik 2024.

Ia juga yakin masyarakat saat ini sudah semakin matang dalam menjalani Pilpres atau Pilkada dan jauh lebih kuat. Indikasinya mampu melewati pandemi Covid-19 yang jauh lebih berat memberikan tekanan pada kondisi ekonomi nasional dan global.

"Historis 2014 dan 2019, kita bisa melewati tahun politik dengan baik, ekonomi juga bisa tumbuh positif," tegasnya.