Pemerhati Lingkungan Ungkap 'Dosa-dosa' TPK Sarimukti!

Sebelum berbicara jauh soal penanganan, Wahyu mendapati beberapa fakta dan data persoalan mendasar dari TPK Sarimukti. Salah satunya soal peran tempat yang seharusnya mengelola sampah menjadi kompos justru menjadi tempat pembuangan akhir.

"Setelah kami cek lebih dari empat tahun terakhir tidak pernah ada (aktivitas pengolahan kompos). Padahal izinya adalah untuk menangani sampah organik justru yang anorganik dibiarkan masuk," ujarnya.

"Ini ilegal, justru untuk kirim sampah anorganik. Padahal izin legalnya adalah untuk organiknya," katanya.

Lebih lanjut, Wahyu menerangkan, dengan kondisi tumpukan sampah yang sudah melebihi kapasitas, TPK Sarimukti sendiri mengeluarkan limbah air lindi yang turut mencemari bagaian DAS Citarum. Jumlah pencemaran mencapai jutaan kubik.

"Dari 2019 kami sudah mencatat sudah lebih dari satu juta kubik ya limbah B3 masuk ke Cirata (bagian DAS Citarum). Jadi dari situ nanti mengalirnya ke Cilimus masuk ke Cimeta, lalu masuk ke Cirata," katanya.

Dampak dari pencemaran sendiri membuat ekosistem yang ada di DAS Citarum mengalami mutasi genetika. Menurutnya kondisi itu sangat memperihatinkan.

"Jadi mestinya hewan air itu ada yang jarinya ada lima tinggal hanya dua bahkan tinggal satu, kemudian ikan pun ginjalnya sudah rusak ini berarti prosesnya sudah sampai sedemikian rupa dahsyat," tuturnya.

Dengan kondisi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus turut serta mencari solusi atas kondisi TPK Sarimukti yang kini sudah mencemari DAS Sungai Citarum. Dia juga mendorong agar Pj Gubernur saat ini bisa mengumpulkan semua pihak terkait untuk memikirkan langkah apa saja yang akan diterapkan.

"Kami khawatir Pj Gubernur mengalami, yang namanya katempuhan. Yang melakukan pihak lain, tapi yang bertanggung jawab yang bersangkutan (Pj Gubernur)," kata dia.

TPK Sarimukti sendiri kini mengalami perluasan wilayah usai peristiwa kebakaran yang terjadi pada akhir tahun 2023. Empat daerah di wilayah Bandung Raya turut diberikan pembatasan ritase pembuangan sampah.

Pemprov Jawa Barat sendiri sudah beberapa kali mengeluarkan status darurat sampah atas peristiwa kebakaran itu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat Prima Mayaningtias mengatakan, penanganan sampah tidak hanya dilakukan oleh Pemprov Jabar. Kabupaten dan kota di Bandung Raya harus turun gunung dan membuat surat edaran ke kecamatan untuk menangani sampah dari rumah.

"Mereka harus menata kelola sampah masing-masing. Jadi penanganan di hulu sama di hilir. Ini surat perpanjang masih dibuat ya," kata dia, beberapa waktu lalu.