Pemerataan Pendidikan, Pemkot Bandung Bakal Bangun 7 SMP Baru

Tak hanya mendirikan sekolah rintisan, Pemkot Bandung juga berencana melakukan perbaikan infrastruktur sekolah yang berada di wilayah pinggiran atau perbatasan kota Bandung. Guru di sekolah-sekolah ini pun akan ditata ulang agar bisa memenuhi kebutuhan sekolah sesuai dengan jumlah siswa.

“Para gurunya sedang dipetakan akan dirotasi mutasi. Kurang lebih sekitar 3.000 guru. Guru yang ilmunya bagus akan dipindah ke sekolah pinggiran agar di sekolah pinggiran ada peningkatan mutu pelayanan pendidikan,” katanya.

Bambang mengatakan, aspirasi tentang pendidikan di Kota Bandung memang cukup banyak. Termasuk aspirasi yang disampaikan dalam unjuk rasa di Balai Kota Bandung, kemarin.

Menurutnya, perihal sistem zonasi, hal ini merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Kalau zonasi kan Disdik landasannya sesuai Permendikbud nomor 51 tahun 2018. Semuanya kabupaten kota wajib melaksanakan PPDB berbasis zonasi, jadi ini kan tidak bisa ditolak,” jelas Bambang.

Sedangkan perihal adanya keluhan soal jalur kategori Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP), Bambang menerangkan, jatah untuk calon peserta didik ini juga terbentur dengan kuota sekolah. Saat ini, keberadaan SMP negeri di Kota Bandung hanya bisa menampung 40 persen lulusan SD.

“Nah kalau disalurkan ke negeri pasti berkenaan dengan kuota. Karena kuota PPDB SMP negeri sekarang hanya 16 ribu-an siswa se-Kota Bandung sementara lulusan SD itu ada 40 ribu-an siswa. Jadi kita hanya bisa menampung sekitar 40 persen. Kalau memaksa ingin ke negeri pasti semuanya tidak bisa terakomodir,” kata dia.

Meski demikian, Bambang memastikan pihaknya akan menindaklanjuti keluhan masyarakat soal jalur RMP ini. Apabila telah memenuhi persyaratan dan telah menempuh jalur sesuai aturan, dia membuka kemungkinan calon peserta didik tersebut bisa saja diterima di sekolah yang dituju. Namun, jika ternyata tidak sesuai aturan maka pihaknya akan mengarahkan agar siswa yang bersangkutan masuk ke sekolah swasta.

Dia mengimbau, agar masyarakat dengan jalur RMP ini tak perlu khawatir bersekolah di swasta, karena untuk urusan biayanya Disdik Kota Bandung sudah menyiapkan alokasi khusus.

“Datanya sudah ke Disdik nanti dipelajari dipilah kasus per kasus. Kalau ada kesalahan memasukan data oleh pihak sekolah akan diproses agar bisa sekolah di situ. Kalau tidak ada kesalahan dan hanya keinginan sekolah di negeri akan kita salurkan ke swasta," katanya.

Menurut Bambang, Disdik sudah menganggarkan buat RMP yaitu dana investasi, dana personal dan dana operasional yang besarannya tiap RMP kurang lebih Rp4,5 juta per siswa per tahun.

"Jadi di mana pun siswa miskin sekolah di Kota Bandung ya sudah dijamin,” papar Bambang.