Nelayan Pantura dan Selatan Jabar Mulai Kekurangan Kuota BBM!

Hermansyah menjelaskan, meskipun tidak ada kenaikan harga BBM untuk para nelayan, kuota di Pengisian Bahan Bakar Khusus Nelayan (SPBN) mengalami pengurangan.

Meski begitu, Hermansyah mengatakan bahwa BPH Migas memastikan kuota BBM untuk para nelayan Jabar dapat terpenuhi dengan maksimal.

"BPH Migas tidak menjelaskan secara rinci alokasi untuk Jabar, tapi untuk seluruh Indonesia datanya mencapai 2,3 juta kilo liter kuota untuk nelayan. Sampai pertengahan Juni 2022 katanya baru terserap kurang lebih 600 ton, atau baru 15 persen. Ini yang perlu ditelusuri lebih lanjut," katanya, Senin (18/7/2022).

Persoalan BBM langka di SPBN itu, menurut Hermansyah, bisa ditangani dengan mengisi pasokan SPBN dari SPBU. Namun, hal itu harus diputuskan melalui kebijakan dari kabupaten dan kota terkait.

"Kalau kuota kurang, dengan rekomendasi dari dinas terkait di daerah nelayan bisa minta rekomendasi beli di SPBU," ucapnya.

Hermansyah sendiri mencatat perbedaan keluhan nelayan di pantai selatan dan utara. Nelayan di selatan mengeluhkan terkait sulitnya mendapatkan Pertalite mengingat mereka rata-rata memakai perahu kecil.

"Kuotanya kurang, mereka kesulitan membeli memakai jerigen karena tidak boleh. Kan mereka gak mungkin bawa perahu ke SPBU. Kata BPH Migas harus ada rekomendasi dari pemerintah setempat minimal kepala desa atau lurah, kalau ada SPBU menolak laporkan," ungkapnya.

Sementara itu, nelayan di pantai utara banyak mengeluhkan soal harga beli Pertamax Turbo yang sampai ke kapal mereka. Nelayan pengguna kapal-kapal besar itu rela membeli BBM non subsidi itu seharga Rp16.200 per liter, namun karena ada ongkos kirim harganya menjadi Rp18.000 per liter.

"Mereka minta dibangunkan SPBN khusus non subsidi, tidak apa-apa beli Rp16.200 per liter agar tetap sampai ke perahu mereka Rp16.200 per liter. Tapi dari informasi dinas di Indramayu, sudah ada proses pembuatan SPBN di Karangsong," tuturnya.

DKP Jabar memastikan akan menjembatani persoalan ini agar direspons serius oleh BPH Migas. Dalam rapat juga mereka akan memastikan perbaikan pelaporan dari kabupaten/kota terkait kuota BBM subsidi untuk nelayan.

"Memang tidak ada kewajiban kabupaten/kota (melapor), biasanya tiga bulan sekali, tapi dari data yang tidak update ini BPH Migas bisa menilai bahwa kuota masih ada padahal di lapangan sudah berkurang," kata dia.