MUI Haramkan Vape, Farhan Sebut Pelarangan Jadi Kewenangan Pusat

MUI menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026. Ketetapan yang ditandatangani pada 6 November 2026 tersebut tidak hanya mengatur penggunaan, tetapi juga mencakup produksi dan perdagangan vape.

Dalam fatwa tersebut, MUI menyebut penggunaan vape haram karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

MUI juga menetapkan bahwa penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi zat terlarang hukumnya haram. Begitu pula kegiatan memproduksi dan memperjualbelikan rokok elektrik.

Selain itu, MUI memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah. Presiden dan DPR diminta segera menyusun undang-undang mengenai pelarangan vape beserta sanksinya.

MUI juga mendorong kementerian dan lembaga terkait memperkuat pengawasan peredaran vape, termasuk BPOM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan BNN.

Farhan juga menyoroti potensi penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi zat terlarang. Menurutnya, sudah ditemukan sejumlah kasus vape yang cairannya diduga dicampur dengan bahan amfetamin.

Meski demikian, Farhan mengingatkan agar temuan tersebut tidak langsung digeneralisasi terhadap seluruh produk vape. Sebab, belum ada kesimpulan bahwa semua rokok elektrik mengandung narkotika atau amfetamin.

"Memang ditemukan beberapa fakta bahwa vape itu ada beberapa yang diinjek dengan bahan-bahan amfetamin cair, tetapi tentu sampai sekarang belum bisa dilakukan satu konklusi bahwa semua vape adalah mengandung narkotika atau amfetamin," katanya.

Ia mengakui perangkat vape bisa dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan zat terlarang. Namun, menurutnya, persoalan pelarangan secara menyeluruh perlu mempertimbangkan berbagai aspek.

"Apakah vape bisa dijadikan alat? Tentu saja bisa. Tapi apakah kemudian harus dilarang 100 persen? Wah, itu sangat tergantung kepada niat kita dalam menggunakannya," tutur Farhan.

Terkait kemungkinan penerbitan regulasi pelarangan vape di Kota Bandung, Farhan menyebut kewenangan tersebut berada di pemerintah pusat. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai salah satu dasar hukum yang berkaitan dengan persoalan penyalahgunaan zat terlarang.

"Regulasi tentang pelarangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 ada di kewenangannya pemerintah pusat," ujar Farhan.

Dengan demikian, Pemkot Bandung belum menyatakan akan menerbitkan aturan pelarangan vape secara mandiri. Kebijakan lebih lanjut mengenai larangan tersebut masih bergantung pada regulasi pemerintah pusat.