Mitra MBG Priangan Timur Minta BGN Kaji Ulang Skema Insentif Baru

Menurut Ucu, salah satu keberatan utama para mitra adalah perubahan kebijakan yang muncul ketika banyak dapur masih berada dalam masa awal operasional dan menjalankan perjanjian kerja sama yang telah disepakati sebelumnya.

Ia mengatakan mayoritas dapur SPPG dibangun dari nol menggunakan dana pribadi para pengelola. Tidak sedikit pula yang harus mengajukan pinjaman ke lembaga perbankan atau menggandeng konsorsium untuk memenuhi kebutuhan investasi awal.

Karena itu, insentif yang diterima selama ini menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan operasional dapur, mulai dari pemeliharaan fasilitas, pengadaan peralatan tambahan, hingga pemenuhan kebutuhan administrasi.

Menurut para mitra, jika pemerintah ingin melakukan efisiensi anggaran, kebijakan tersebut seharusnya dirancang sejak awal program berjalan, bukan dilakukan ketika kontrak kerja sama masih berlangsung.

"Sekali lagi kami berharap kepada para pimpinan BGN mohon untuk mengkaji ulang, karena bagaimanapun juga lebih baik mengkaji atau bila perlu kami ini diajak rembug untuk menentukan sebuah keputusan," tegas Ucu.

Kekhawatiran serupa disampaikan Yayan Caryanto, pemilik Dapur SPPG Kiarajangkung Sukahening #003 sekaligus Ketua Yayasan Mitra Insan Berdikari.

Yayan mengatakan dapur yang dikelolanya melayani sekitar 1.748 penerima manfaat dan dibangun sejak awal program MBG diluncurkan. Untuk membangun fasilitas tersebut, pihaknya harus bekerja sama dengan perbankan sehingga masih memiliki kewajiban pembayaran cicilan setiap bulan.

"Untuk membangun dapur SPPG ini, kami harus bekerja sama dengan pihak perbankan dengan angsuran sekitar Rp30 juta per bulan, dan modal tersebut masih belum tertutup. Kebijakan baru ini tentu akan berdampak buruk pada kondisi keuangan kami," ujar Yayan.

Menurutnya, perubahan skema insentif akan memengaruhi kemampuan pengelola dalam menjaga kualitas layanan kepada penerima manfaat. Padahal, dapur dituntut untuk tetap memenuhi standar pelayanan dan operasional yang ditetapkan BGN.

Para pengelola menilai keberlanjutan program MBG tidak hanya bergantung pada jumlah penerima manfaat, tetapi juga pada kemampuan dapur untuk mempertahankan kualitas layanan dan kesiapan operasional di lapangan.

Sebagai alternatif, para mitra mengusulkan agar BGN memberikan waktu selama dua tahun kepada pengelola dapur untuk memperkuat operasional dan memenuhi seluruh standar yang ditetapkan.

Setelah masa tersebut, BGN dinilai dapat menerapkan sistem akreditasi atau grading yang membedakan kualitas dan kapasitas masing-masing dapur. Dengan begitu, penyesuaian insentif dapat dilakukan berdasarkan klasifikasi yang jelas dan terukur.

Usulan tersebut, menurut para mitra, dinilai lebih adil dibandingkan perubahan insentif yang langsung didasarkan pada jumlah penerima manfaat. Selain memberikan kepastian bagi pengelola, mekanisme itu juga dapat mendorong peningkatan kualitas layanan di setiap dapur SPPG.

Dalam waktu dekat, para mitra SPPG di Priangan Timur berencana mengirimkan surat resmi kepada BGN untuk meminta audiensi. Mereka ingin memperoleh penjelasan mengenai dasar pertimbangan perubahan kebijakan sekaligus menyampaikan berbagai masukan dari daerah.

Meski menyampaikan keberatan, para mitra menegaskan tetap mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Namun, mereka berharap setiap perubahan kebijakan dapat dibahas bersama para pelaksana di lapangan agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaannya.