Menyisakan Utang, Polisi Selidiki Masalah Proyek Gedung Polda Jabar

Dalam situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), PT. DAU didapuk sebagai pemenang tender pada 30 September 2018 pukul 23.00 WIB. Selanjutnya, pada 11 Oktober 2018, mereka meneken kontrak perjanjian pengerjaan Gedung Ditlantas Polda Jabar.

Selama pengerjaannya PT. DAU tak sendirian. Ia kemudian menunjuk beberapa subkontraktor lain yang rata-rata berlokasi di Bandung Raya, mulai dari subkontraktor tata udara, hingga jenis pekerjaan lainnya.

Proyek dibagi ke dalam empat termin, dan pembayaran pun mengikuti pola yang sama. Problema datang ketika memasuki tagihan termin ketiga, di mana pengerjaan sudah memasuki 75 persen pada 2019.

PT. DAU mengatakan bahwa mereka tidak bisa segera mencairkan anggaran tersebut, karena berbagai alasan. Dampaknya para subkontraktor sempat menghentikan dahulu pengerjaan proyek karena keterbatasan modal.

Pada masa itu, seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mewakili PT. DAU kemudian melakukan pertemuan dengan para subkontraktor. “Dalam pertemuan itu PPK datang dan memberi jaminan bahwa pelunasan pembayaran termin ketiga dan keempat akan dilakukan di akhir pekerjaan. Jadi pembayarannya sekaligus di akhir pengerjaan proyek. Karena PPK yang menjamin, jadi kami percaya saja,” tutur salah satu subkontraktor yang ditemui pada Januari 2020.

Tak hanya itu, para subkontraktor pun berani melanjutkan termin keempat karena mendapat jaminan selembar cek yang dapat mereka cairkan sewaktu-waktu. Belakangan mereka baru mengetahui bahwa itu merupakan cek kosong.

Singkat cerita, sampai juga akhir Desember 2019, di mana semua subkontraktor sudah merampungkan gedung tersebut. Merujuk pada janji PT. DAU yang disaksikan langsung perwakilan Biro Logistik Polda Jabar, uang pelunasan akan dicairkan pada 14 Desember 2019 langsung kepada rekening masing-masing subkontraktor.

Uang pelunasan itu memang cair, Polda Jabar pun telah melunasi kewajiban mereka, namun apa yang direncanakan tidak berjalan dengan mulus. Setelah Polda Jabar mencairkan sisa pembayaran pada PT. DAU, Sudrajat selaku direktur malah memberikan duit para kontraktor itu kepada seseorang berinisial ST.

Menurut kesaksian Sudrajat, Direktur Utama PT. DAU, pada 14 Januari 2020, ST adalah orang penting di mata kepolisian meski ia bukanlah aparat. Pertama kali mengetahui ST adalah ketika keduanya bertemu dalam momentum groundbreaking pembangunan RS Bhayangkara Polda Banten pada 2018.

“Itu pun saya tidak dikenalkan langsung dengan ST. Hanya saja waktu itu orang-orang langsung sibuk ketika ST datang. Pejabat-pejabat polisi juga terlihat sangat menuruti kemauan dia,” ujarnya.

Di sana pula Sudrajat baru menyadari bahwa NV, rekannya yang membantu PT. DAU memenangi tender proyek pembangunan Gedung Ditlantas Polda Jabar, ternyata merupakan orang dekat ST. Sedikit banyak, ST pula lah yang membuat PT. DAU mampu memenangi proyek pembangunan gedung itu pada 11 Oktober 2018.

Maka itu, sebenarnya tak ada istilah yang tepat untuk mewakili hubungan kerja antara Sudrajat dan ST. Namun, para subkontraktor menyebut hubungan antara ST dan Sudrajat sebagai kontrak “pinjam bendera”. Artinya, nama PT. DAU hanya didompleng untuk proyek yang sebetulnya dimenangkan ST secara pribadi.

Sampai hari ini, piutang yang dimiliki para subkontraktor belum jelas kapan akan dibayarkan. Hampir empat bulan lamanya mereka terkatung-katung menagih hak pembayaran pengerjaan proyek, meski gedung Polda Jabar telah me-launching secara resmi gedung anyar mereka.

Para subkontraktor mengakui bahwa mereka sempat menggelar demonstrasi kecil-kecilan ketika acara launching digelar pada pertengahan Februari 2020. Aksi itu berdampak pada pemanggilan satu per satu subkontraktor untuk memberi kesaksian kasus utang-piutang oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar.

Menurut Dede Ridwan, salah satu subkontraktor yang ditemui di Jalan Riau, Kota Bandung, pada Jumat (13/3), informasi dari penyidik Ditkrimum Polda Jabar sedikit-banyak membikin mereka lega. Tim penyidik mengatakan bahwa mereka akan segera memanggil ST, NV, dan AN (operasional manajer pembangunan yang sempat menggantikan NV), dan pihak lain yang mengetahui kasus ini selain para subkontraktor.

“Kami mendapat informasi kalau pemanggilan terhadap ST dan lain-lain akan dilakukan pekan depan,” kata Dede.

Setelah mendapat informasi dari berbagai pihak, lanjut dia, polisi akan menaikkan status penyelidikan dari laporan informasi (LI) menjadi laporan perkara (LP). “Mungkin itu menjadi salah satu cara kami untuk mendapat pelunasan uang proyek. Yang pasti kami tidak akan berhenti berusaha untuk mendapatkan hak atas pembangunan gedung Ditlantas Polda Jabar,” ujarnya.