Mayday 2022: 2.500 Buruh Jabar Datangi Gedung Sate Hari Ini

Pada Mayday 2022 ini, Roy bilang bahwa buruh akan menyampaikan enam tuntutan. Pertama, buruh menuntut agar Pemerintah Provinsi Jabar membatalkan Kepgub UMK tahun 2022, sekaligus meminta agar menerbitkan Kepgub UMK tahun 2022 dengan tidak menggunakan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

Gubernur Jabar memang telah menetapkan upah minimum Kabupaten/Kota di Jabar tahun 2022 tanggal 30 November 2022, di mana Kepgub tersebut didasarkan pada PP nomor 36 tahun 2021.

"Sehingga menurut kami, Kepgub bertentangan dengan putusan MK. Oleh karena itu, kami meminta agar PTUN Bandung mengabulkan gugatan SPSI membatalkan Kepgub UMK tahun 2022," ungkapnya.

Kemudian, buruh Jabar juga menolak gugatan TUN yang dilayangkan Apindo Jabar mengenai pembatalan Kepgub soal kenaikan upah buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih. Menurutnya, Kepgub tersebut diterbitkan agar para pengusaha melaksanakan struktur dan skala upah.

Selama ini, Roy mengatakan, mayoritas pengusaha tidak melaksanakan struktur dan skala upah, karena upah minimum hanya untuk pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

"Sedangkan untuk pekerja atau buruh yang telah bekerja satu tahun lebih, harus di atas upah minimum yang besarnya ditentukan melalui bipartit atau struktur dan skala upah," ucapnya.

Roy menambahkan, buruh juga menolak revisi UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Perundang-undangan yang diusulkan Baleg DPT RI. Langkah revisi itu diyakininya hanya akal-akalan demi memuluskan metode Omnibus Law.

"Kami juga menolak Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Ciptakerja. Menurut Roy, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan UU Cipta Kerja tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan inkonstitusional bersyarat," katanya.

1. Batalkan KEPGUB UMK Tahun 2022 dan terbitkan KEPGUB UMK Tahun 2022 dengan tidak menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

2. Menolak gugatan TUN apindo Jawa Barat mengenai Pembatalan KEPGUB Kenaikan Upah pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih.

3. Menolak revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Perundang-
Undangan.

4. Menolak Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

5. Menolak Revisi Undang-Undang Nomor : 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

6. Berikan sanksi tegas kepada pengusaha yang tidak melaksanakan UMK sesuai ketentuan,THR dan Hak-hak pekerja lainnya.