Masih Ada 2.000 Hektare Kawasan Kumuh di Jawa Barat

Menurut dia, penataan kawasan kumuh di perkotaan tidak hanya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, melainkan berbagi peran dengan pemerintah pusat sehingga nanti SGDs kawasan kumuh dapat dituntaskan segera. Terutama, kata dia, kawasan kumuh yang ada perkotaan.

"Kita akan menghitung ulang sebelum menetapkan program dari sekarang hingga lima tahun ke depan harus selesai,"ucap dia.

Penuntasan kawasan kumuh bisa dimulai dari penanganan sampah, air minum, hingga sanitasi. Sementara untuk lingkungan dan drainase kebanyakan sudah dinilai mulai mapan.

Sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung ternyata masih memiliki banyak kawasan kumuh. Berdasarkan data 2019, dari total 151 kelurahan yang ada di Bandung, terdapat 121 kelurahan yang masuk kategori kumuh.

Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Pertanahan, dan Pertamanan (DPKP3) Agus Hidayat mengatakan, pengentasan kawasan pemukiman kumuh di Bandung sudah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Geliat tersebut mulai terasa setelah ada surat keputusan (SK) Wali Kota Bandung terkait pendataan kawasan kumuh.

Berdasarkan SK tersebut diketahui kawasan kumuh di Bandung mencapai 1.457,45 hektare yang tersebar di seluruh daerah. Pemkot Bandung kemudian melakukan penataan dan dari data per 2018, tinggal menyisakan sekitar 112 kelurahan dengan luasan sekitar 717,08 hektare (ha).

Asep mengatakan, terdapat sembilan kriteria dengan tujuh indikator untuk menetapkan sebuah kawasan disebut kumuh. Tujuh indikator tersebut yaitu terkait dengan bangunan rumah, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengolahan air limbah, pengolahan sampah, dan proteksi kebakaran.

Untuk bangunan misalnya, rumah yang ada di kawasan tersebut tidak teratur dalam dimensi. Kemudian kepadatan penduduk di sekitar rumah juga jadi perkara, karena biasanya dalam satu rumah itu ada beberapa kepala keluarga. Selain itu ada ketidakserasian dalam sistem struktur bangunan.

Sedangkan faktor lain mengenai ketersediaan air misalnya, rumah tersebut sulit mendapat air, atau air yang digunakan tidak bersih.

Asep menyebut salah satu program pemerintah yang bisa berdampak pada pengentasan kawasan kumuh adalah Kotaku. Program ini dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPPR).

Dari data yang dihimpun, program Kotaku di Bandung tahun ini diupayakan bisa menyelesaikan 81 kelurahan yang masuk kategori kumuh. Tidak semua kawasan kumuh di Bandung masuk dalam kategori program ini, karena ada beberapa persyaratan yang diwajibkan ketika sebuah kawasan atau rumah diperbaiki oleh pemerintah pusat.

"Salah satu syarat misalnya ialah tanah yang dimiliki harus bersertifikat, dan dimiliki secara pribadi, tidak ngontrak," ujarnya beberapa waktu lalu.

Keinginan Pemkot Bandung untuk mengentaskan kawasan kumuh memang tidak mudah. Salah satu penyebabnya ialah pertumbuhan angka penduduk yang cukup tinggi di Bandung.

Selain itu perpindahan masyarakat dari luar kota ke Bandung juga masih belum bisa dibendung. Urbanisasi ke Bandung masih besar sehingga banyak dari mereka yang tinggal di kawasan yang masuk kategori kumuh.

"Jadi setelah kita tekan angka kawasan kumuh, kemudian bertambah lagi. Jadi pengendaliannya tidak gampang," papar Asep.

Di sisi lain, pemahaman masyarakat juga masih kurang terkait tata cara hidup di yang baik. Selama ini mereka masih merasa nyaman dan aman meski hidup di kawasan yang kurang sehat.