KPU Jabar Siapkan Tim Verifikasi untuk Hindari Kesalahan Input Data C1

Menurutnya, kesalahan yang sempat terjadi ada di salah satu TPS di Kota Depok, di mana data yang dimasukan untuk pemilihan presiden baik untuk calon pasangan 01 maupun 02 tidak tepat. Seharusnya data yang dimasukan adalah hasil pencoblosan, justru ini data antara pemilih yang sah dan tidak sah.

"Jadi yang dimasukan ke 01 ini surat surat yang sah, dan yang ke 02 ini yang tidak sah. Itu yang dimasukan ke perolehan suara," ujarnya.

Sementara mengenai informasi kesalahan input C1 yang ada di Kabupaten Bandung, Rifki menuturkan belum mendapat informasi tersebut secara langsung. Meski demikian dia memastikan KPU Jabar akan terus mengawal proses pemilu termasuk dengan input C1 yang saat ini masih dilakukan.

Selain persoalan formulir C1, KPU Jabar pun mendapati ada 11 TPS yang akan melakukan pemungutan suara lanjutan (PSU). Ada lima TPS di Cianjur dan lima TPS di Bekasi dan satu di Pangandaran. Kemungkinan maksimal pemungutan suara ulang ini pada 25 April.

PSU ini dilaksanakan setelah KPUD Jabar menyetujui masukan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dari 11 TPS yang melaksanakan PSU hanya untuk pemilihan presiden (Pilpres) dan Pemilihan legislatiif (Pileg) DPR RI.

"Memang dari evaluasi kami ini memenuhi unsur PSU," papar Rifqi.

Salah satu yang terjadi di Pangandaran yaitu adanya pemilih yang bisa mengikuti Pemilu seharusnya memiliki formulir C6 atau formulir A5. Selain itu ada juga masyarakat yang bisa memilih dengan membawa KTP elektronik dan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) setempat.

Namun pada TPS yang ada di Pangandara justru petugas memperbolehkan masyarakat hanya membawa KTP biasa bahkan kartu keluarga untuk memilih.

Terkait dengan partisipasi pemilu yang diselenggarakan, KPU Jabar cukup puas karena masyarakat yang ikut menggunakan haknya dalam pemilihan bisa mencapai 77,5 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT) sekitar 33,2 juta.

Jumlah ini lebih besar dibandingkan prediksi awal yang akan mencapai 75 persen. Walaupun KPU Jabar tidak menampik banyak kesalahan atau tidak tepatnya petugas KPPS dalam menjalankan tugasnya.

"Tidak ada faktor yang disengaja khususnya terkait dengan formulir C1. Tapi memang kita juga punya keterbatasan," ujarnya.