KDM Siapkan Knalpot Standar Gratis bagi Motor Murah yang Kena Razia

Dedi mengatakan, Pemprov Jawa Barat akan bekerja sama dengan jajaran kepolisian untuk menyiapkan stok knalpot standar di sejumlah pos lalu lintas. Nantinya, pengendara yang terjaring razia tidak perlu lagi mencari bengkel sendiri karena penggantian bisa langsung dilakukan di lokasi.

Ia menjelaskan, mekanisme tersebut akan mempermudah masyarakat sekaligus mempercepat penegakan aturan mengenai penggunaan knalpot sesuai spesifikasi kendaraan.

"Nanti saya titipkan ke para satuan lalu lintas yang operasi. Nanti bisa disimpan di pos-pos, mereka ketika operasi langsung ke pos, langsung ganti boleh pulang," ujar Dedi.

Meski demikian, bantuan tersebut tidak diberikan kepada seluruh pemilik kendaraan. Dedi menegaskan, prioritas diberikan kepada masyarakat dengan kendaraan berharga relatif murah yang dinilai kesulitan membeli knalpot standar.

Ia menyebut kendaraan dengan harga di bawah sekitar Rp25 juta akan menjadi sasaran bantuan. Sementara pemilik motor dengan harga jauh lebih tinggi diminta mengganti knalpot secara mandiri.

"Kalau motornya standarnya di bawah harga 25 juta, ya kita ganti, apalagi motornya sudah butut. Tapi kalau motornya kelas 50 juta ke atas, jangan," ucapnya.

Dedi mengakui selama ini banyak masyarakat memilih membeli knalpot brong karena harganya lebih murah dibandingkan knalpot standar.

"Saya minta segera ke bengkel dan diganti. Banyak yang harganya 400 ribuan tidak terjangkau untuk menggantinya. Biasa, kalau beli yang brong terjangkau, kalau beli yang standar tidak terjangkau," katanya.

Menurut Dedi, kebijakan menyediakan knalpot standar merupakan bagian dari pendekatan penyelesaian masalah yang selama ini ingin diterapkan Pemprov Jawa Barat. Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya membuat aturan, tetapi juga harus menghadirkan solusi yang langsung dirasakan masyarakat.

Selain meningkatkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, program tersebut diharapkan dapat menggerakkan perputaran ekonomi karena anggaran pemerintah digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

"Agar Pemprov Jabar terbiasa kenapa setiap masalah selalu selesai karena dalam setiap hari selalu mengambil solusi. Tujuannya agar anggaran Pemprov tidak menjadi menara gading, tetapi harus jatuh ke masyarakat agar menjadi perputaran ekonomi," tutur Dedi.

Ia berharap langkah tersebut dapat mendukung pelaksanaan Operasi Tiis Ceuli sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat Jawa Barat.