Kadisdik Jabar Belum Terima Surat 'Titipan' Siswa dari Anggota DPRD Bandung

24 Jun 2022, 14:03 WIB

IDN Times/Istimewa

Bandung, IDN Times - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat Dedi Supandi memastikan belum menerima surat rekomendasi dari anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang menitipkan siswa untuk masuk sekolah menengah kejuruan (SMK) di Kota Bandung. Menurutnya, surat rekomendasi seperti itu pun seharusnya tidak ada karena seleksi untuk masuk SMK dan SMA memiliki regulasi yang harus diikuti semua pihak.

"Saya belum pernah melihat surat itu di meja saya," kata Dedi ketika dihubungi, Jumat (24/6/2022).

Adapun surat tersebut viral di media jejaring pesan. Surat
bernomor 2029/R-A.DPRD/VI/2022, bertuliskan perihal aspirasi masyarakat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan ditandatangani seorang anggota dewan di DPRD Bandung.

1. Untuk siswa tidak mampu sudah ada jalur khusus

Ilustrasi siswa SMK. (ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah)

Dedi menuturkan, jika rekomendasi tersebut ditujukan untuk siswa kurang mampu, Dedi meminta orang tua siswa mengikuti jalur yang ada. Sebab Pemprov Jabar pun menyiapkan slot di setiap sekolah untuk siswa yang memang tidak mampu secara keuangan.

"Kami sudah ada program itu. Kalau memang tidak mampu hayu kita perjuangan bersama. Jangan melanggar sistem," kata dia.

2. Jangan ada lagi surat rekomendasi seperti ini

Ilustrasi orang tua murid.ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

Dedi pun meminta semua pihak untuk tidak melakukan pelanggaran dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) saat ini dan ke depannya. Semua siswa mempunya minat yang sama untuk masuk ke sekolah tujuannya. Maka, mereka harus berjuang sengan sistem yang ada.

Kecuali untuk siswa yang membutuhkan bantuan keuangan dan ingin masuk meneruskan pendidikan bisa meminta bantuan pemerintah daerah dalam hal ini Disdik Jabar.

"Kalau siswa masuk ke sekolah SMK swasta atau yayasan sekolah gitu ada yang bisa menggatiskan," kata dia.

3. Saber pungli segera lakukan pengecekan

dok.IDN Times

Saber Pungli Jawa Barat menyebut tengah menyelidiki isi surat tersebut. Kepala Bidang Data dan Informasi (Kabid Datin) Saber Pungli Jabar Yudi Ahadiat menuturkan, pihaknya perlu mendalami maksud dan tujuan dari surat tersebut. Hal yang disorot ialah, adakah unsur pungutan liar (pungli) yang dimaksud.

“Suratnya kami dalami dan analisa, apakah ada unsur punglinya tidak?,” kata Yudi kepada wartawan.

Untuk pendalaman, Tim Saber Pungli Jabar akan mengonfirmasi langsung kepada anggota dewan yang mengirim surat itu. Tidak hanya itu, pihak Disdik Jabar juga akan ditanyai sebagai pihak yang ditujukan.
Menurutnya, hal itu penting dilakukan untuk mencari tahu kebenarannya.

“Ya, kedua belah pihak (akan ditanyai),” imbuhnya.