Ironi Kabupaten Bekasi, Daerah Industri Dihuni Banyak Pengangguran

12 Jun 2019, 14:15 WIB

Ilustrasi pekerja pabrik. ANTARA FOTO/Risky Andrianto

Bandung, IDN Times - Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah yang memiliki pendapatan daerah cukup tinggi. Banyaknya kawasan industri di daerah ini membuat pendapatan dari pajak usaha barang dan jasa maupun perekonomian hasil konsumsi rumah tangga angkanya tidak kecil.

Sejauh ini perekonomian Kabupaten Bekasi ditopang oleh sektor pertanian, perdagangan dan perindustrian. Banyak industri manufaktur yang terdapat di Bekasi, di antaranya kawasan industri Jababeka, Greenland International Industrial Center (GIIC), Kota Deltamas Kota Deltamas, EJIP, Delta Silicon, MM2100, BIIE dan sebagainya.

Kawasan-kawasan industri tersebut kini digabung menjadi sebuah Zona Ekonomi Internasional (ZONI) yang memiliki fasilitas khusus di bidang perpajakan, infrastruktur, keamanan dan fiskal.

Sayangnya geliat industri di Kabupaten Bekasi dianggap tidak berdampak signifikan dalam pengentasan pengangguran di daerah tersebut. Sebab, jumlah masyarakat yang tidak bekerja secara formal maupun informal di Kabupaten Bekasi jumlahnya telah mencapai 172 ribu.

"Angka kemiskinan di Kabupaten Bekasi juga tinggi hingga 163 ribu orang," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai pelantikan Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, di Gedung Sate, Rabu (12/6).

1. Utamakan masyarakat lokal

IDN Times/Ilyas Listianto M

Melihat situasi ini, Ridwan Kamil merasa sedih. Terlebih selama ini banyak masukan ke media sosial miliknya dari warga Kabupaten Bekasi yang mengeluh karena tidak bisa mendapatkan fasilitas penunjang dari segi infrastruktur, juga terkait dengan lapangan pekerjaan.

Untuk itu, Emil, sapaan akrabnya, meminta agar Pemda Kabupaten (Pemkab) Bekasi bisa mengimbau industri yang bercokol di daerah tersebut memprioritaskan warga lokal untuk bekerja. Selain itu industri pun bisa membuat teaching factory di mana murid yang belajar adalah warga sekitar.

"Lulus di sana skilnya meningkat sesuai dengan kebutuhan sehingga bisa langsung disalurkan ke industri yang bersangkutan," ujarnya.

2. Jangan jadi tamu di negeri sendiri

IDN Times/Galih Persiana

Menurut mantan Wali Kota Bandung ini, pemerintah daerah harus bisa memastikan masyarakat di daerahnya mendapatkan akses ke lapangan pekerjaan. Jangan sampai justru warga luar daerah yang mendominasi bekerja sedangkan warga lokal tersingkirkan.

"Saya sedih kalau mendengar warga Bekasi sendiri seperti jadi tamu. Banyak yang bekerja dari provinsi lain sedangkan warga lokal hanya ada di level-level ujung," paparnya.

Terkait dengan aturan khusus untuk meminimalisir pengangguran di Kabupaten Bekasi, Emil belum tentu mengeluarkan peraturan daerah (perda) maupun peraturan gubernur (pergub). Namun dia memilih melakukan komunikasi secara rutin supaya keinginan Pemprov Jabar untuk mengurangi pengangguran bisa sinkron.

3. Pemkab Bekasi bakal adakan berbagai pelatihan

IDN Times/Debbie Sutrisno

Sementara itu, Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menuturkan, untuk mengentaskan kemiskinan yang menghantui Kabupaten Bekasi, pemda siap mengadakan berbagai pelatihan bersama Dinas Ketenagakerjaan. Di sisi lain, Pemkab Bekasi pun sebenarnya sudah memiliki aturan di mana ada kewajiban pelaku usaha untuk berpartisipasi merekrut masyarakat sekitar sebagai pekerja.

"30 persen harus menerima tenaga lokal. Kalau mereka belum punya keahlian dilatih dulu biar mampu," ungkap Eka.

4. Jumlah angkatan kerja di Jabar mencapai 22,63 juta

Ilustrasi perusahaan garmen. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2018 sebanyak 22,63 juta orang, naik 237,12 ribu orang dibandingkan Agustus 2017. Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran.

Pada Agustus 2018, sebanyak 20,78 juta orang penduduk bekerja sedangkan sebanyak 1,85 juta orang menganggur. Dibanding setahun yang lalu, jumlah penduduk bekerja bertambah 228,31 ribu orang sedangkan pengangguran berkurang 8,81 ribu orang.

Peningkatan jumlah angkatan kerja, tidak diiringi dengan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK pada Agustus 2018 tercatat sebesar 62,92 persen, menurun 0,42 persen poin dibanding setahun yang lalu. Penurunan TPAK memberikan indikasi adanya perlambatan potensi ekonomi dari sisi pasokan tenaga kerja.

Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan. Pada Agustus 2018, TPAK laki-laki sebesar 83,09 persen sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 42,37 persen. Dibandingkan dengan kondisi setahun yang lalu, TPAK laki-laki meningkat sebesar 0,69 persen poin sementara TPAK perempuan menurun sebesar 1,52 persen poin.

Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terutama pada Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0,58 persen poin), Transportasi (0,24 persen poin) dan Industri Pengolahan (0,23 persen poin).

Sedangkan lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan utamanya pada Pertanian (1,19 persen poin), Perdagangan (0,55 persen poin), dan Jasa Keuangan dan Asuransi (0,09 persen poin).