Hadirkan Prabowo, Rakerda APDESI Jabar Diprotes, Bawaslu Diminta Turun

Solihin menjelaskan, pada Pasal 490 Undang-undang Pemilu mengatur soal larangan kades, perangkat desa, dan anggota BPD untuk tidak membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan peserta pemilu di masa kampanye.

"Rakerda APDESI Kemarin memang belum masuk masa kampanye. Tapi menurut kami, kehadiran kades di sana masuk unsur tindakan yang menguntungkan calon tertentu," katanya.

Selain itu, dia mengatakan, berdasarkan Pasal 280 ayat 2 Undang-undang Pemilu, dari sebelas pihak yang dilarang kampanye, kades, perangkat desa, dan anggota BPD adalah pihak yang termasuk dan harus netral.

"Jadi, ketika kades sengaja datang ke acara rakerda dan tahu ada Prabowo, mens rea dan actus reus untuk tidak netralnya sudah ada. Harusnya, ketika kades di sana tahu ada Prabowo dan sadar jabatan kades harus netral, mereka tidak datang ke acara tersebut. Cuma memang tidak bisa ditindak karena belum masa kampanye," ujarnya.

Meski belum bisa ditindak berdasarkan Pasal 490 Undang-undang Pemilu, Menurut Solihin, sebagai badan pengawas, Bawaslu bukan berarti diam atau sebatas menyatakan tidak ada pelanggaran.

Bawaslu, kata dia, harus mengedukasi masyarakat soal siapa saja yang harus netral dan dalam kondisi apa, mereka yang terindikasi tidak netral, bisa dihukum.

"Seperti kasus kades hadir di rakerda Apdesi, secara kontruksi pasal pidana pemilu, itu masuk Pasal 490. Tindakan kades datang ke sana menguntungkan Prabowo sehingga jelas tidak netral. Cuma tidak bisa ditindak karena tindakan kades tersebut terjadi bukan di masa kampanye," katanya.

Dia menambahkan, masyarakat pada dasarnya tidak semua tahu dan paham soal larangan kades berperan aktif mendukung calon, untuk itu Bawaslu harus hadir memberikan pemahaman.

"Bawaslu harus mengingatkan semua pihak, termasuk APDESI agar tidak menyeret-nyeret para kades untuk terlibat dalam ketidak-netralan," kata dia.