Fortusis: Kedisiplinan Siswa Tanggung Jawab Guru, Bukan TNI

Menurutnya, Indonesia saat ini memiliki sistem di mana siswa harus belajar kedispilinan di sekolah yang diajarkan oleh guru. Ketika memang ada program tambahan untuk memperbaiki sifat tersebut maka tetap harus ada koordinasi dengan sekolah yang sekarang di bawah arahan Kementerian Pendidikan.

Artinya, Dedi tidak bisa seenaknya meminta pemerintah daerah atau orang tua siswa memasukkan anaknya ke markas TNI untuk belajar kedispilinan dengan tidur di barak selama satu minggu atau satu bulan.

"Karena tidak semua yang kemudian masuk belajar dengan TNI setelahnya bisa jadi baik. Bisa saja justru mereka lebih buruk lagi kedisiplinannya," ungkap Dwi.

Di sisi lain, konsep ini tidak memiliki regulasi yang pasti dalam sistem belajarnya. Tidak adanya aturan bisa diartikan bahwa program yang digagas Dedi ini melanggar aturan karena semena-mena meminta orang tua agar mau memasukkan anaknya belajar di markas TNI.

"Makanya kami protes keras dengan adanya kebijakan ini karena memang bukan tempatnya di Indonesia. Apalagi tidak ada regulasinya jelas ini kacau," kata dia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi perihal siswa yang bermasalah dididik TNI perlu ditinjau ulang.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education (pendidikan kewarganegaraan). Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu maksudnya apa," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro.

Menurut dia, mengajak siswa untuk mengunjungi instansi atau lembaga tertentu dalam rangka mengajarkan cara kerja, tugas, dan fungsi instansi maupun lembaga tersebut sejatinya tidak menjadi masalah.

"Sebagai pendidikan karier untuk anak-anak siswa mengetahui apa tugas TNI, apa tugas polisi, apa tugas Komnas HAM itu boleh saja," ujar Atnike.