DPRD Majalengka Resmi Usulkan Tiga Nama Calon Pj Bupati

Dari tiga nama yang diusulkan itu, terdiri dari satu orang pejabat di lingkungan Pemkab Majalengka dan dua orang dari Pemprov. Dua orang dari Pemprov itu yakni Asda bidang pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dedi Supandi, serta Inspektur Daerah Jabar Eni Rohyani.

"Nama-namanya adalah yang pertama Pak Dedi Sopandi, yang kedua itu Eni," jelas dia.

Selain dari Pemprov Jabar, DPRD Majalengka juga mengusulkan satu nama dari lingkungan Pemkab Majalengka, yakni Sekretaris Daerah (Sekda). "Yang ketiga itu Pak Sekretaris Daerah Pak Eman," kata Jipep, demikian dia biasa disapa.

Jipep menjelaskan, ketiga nama itu layak diusulkan untuk menjadi Pj Bupati Majalengka. Kelayakan itu, kata dia, baik dilihat dari sisi adminstrasi maupun kualitas.

"Saya kira ketiganya memang, pertama dari sisi aturan, harus memenuhi syarat, eselon 2 A. Dan ketiganya saya yakin memiliki komitmen untuk bisa bekerja maksimal selama menjabat," jelas dia.

Terkait latar belakang, Jipep menjelaskan, putra daerah bukan sesuatu yang mutlak. Akan tetapi, diakui dia, putra daerah memiliki nilai lebih, ketika nantinya terpilih jadi Pj.

"Putra daerah tidak menjadi hal yang mutlak, tapi kalau memang ada, itu akan lebih menyenangkan. Karena lebih mudah berkomunikasinya . Kalau putra daerah itu, paling tidak mengetahui kondisi Majalengka lebih dari yang bukan putra daerah," jelas dia

Pj terpilih nanti, diharapkan mampu membawa reformasi birokrasi. Hal itu dinilai penting, mengingat profesionalisme birokrasi di Majalengka dinilai masih lemah. 

"Pertama, reformasi birokrasi. Karena Indeks profesional birokrasi kita itu masih rendah," kata dia.

Dijelaskannya, saat ini pemerintah pusat menilai kinerja birokrasi di lingkungan Pemkab Majalengka masih rendah. Hal itu dibuktikan dengan hilangnya dana insentif fiskal daerah. 

"Dibuktikan, salah satunya dengan tiga tahun ini, tiga tahun ke belakang, itu Majalengka kehilangan dana insentif fiskal daerah. Kalau dulu namanya dana insentif daerah. Salah satunya adalah karena penilaian kinerja birokrasi yang masih rendah," papar dia. 

"Makanya reformasi birokrasi itu lah harus menjadi prioritas. Dan ini menjadi perhatian dari pejabat yang akan datang," lanjut Jipep.