DPRD Jabar Nilai Pencopotan Kapolda Jabar Kurang Tepat

16 Nov 2020, 18:50 WIB

IDN Times/Galih Persiana

Bandung, IDN Times - Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudy Sufahriady dicopot dari jabatannya karena dianggap lalai dalam melaksanakan tugas untuk menegakkan protokol kesehatan COVID-19. Tak sendirian, Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana pun mengalami nasib yang serupa.

Dicopotnya dua jenderal polisi ini mendapatkan sorotan dari Anggota Fraksi Demokrat DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya. Dia menilai sanksi berupa pencopotan jabatan dinilai kurang tepat. Apalagi pencopotan ini belum bisa memastikan penerapan protokol kesehatan di masyarakat bisa lebih baik.

"Kepolisian kan bukan bekerja untuk mengurusi masalah protokol kesehatan saja. Jadi, enggak pas kalau akhirnya sanksi soal protokol kesehatan dibebankan kepada kapolda dan jajarannya," ujar Asep saat dihubungi wartawan, Senin (16/11/2020).

1. Pengawasan penerapan protokol kesehatan bukan hanya tanggung jawab polisi

Simpatisan menyambut kedatangan pimpinan FPI Rizieq Shihab di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa (10/11/2020) (IDN Times/Maya Aulia Aprilianti)

Asep belum tahu pasti alasan mendasar yang membuat Irjen Pol Rudy dihentikan dari jabatannya sekarang. Jika memang diberhentikannya Rudy karena kasus kerumunan COVID-19, seharusnya tanggung jawab tersebut tidak hanya disematkan kepada kepolisian.

"Penanganan wabah COVID-19 di daerah itu kan tanggung jawabnya Satgas COVID-19, yang diketuai kepala daerah. Kapolda dan semua unsur forkompimda bekerja dalam ruang koordinasi itu. Kebijakan, aturan dan sanksi penanganan COVID-19 dirilis oleh Satgas," kata Asep menambahkan.

2. Penindakan seharusnya juga dilakukan Satpol PP

Satpol PP memberi sanksi terhadap pelanggar PSBB di Jakarta (Instagram.com/satpolpp.dki)

Dia pun merasa heran dengan tugas kepolisian dalam menindak pelanggar protokol kesehatan.Karena aparat yang sedianya bertugas membubarkan kerumunan warga adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tapi sekarang tugas tersebut dibebankan ke kepolisian.

"Biasanya pun Satpol PP yang turun tangan dan ambil kendali di depan. Jujur, saya enggak paham kenapa di saat sekarang ada kerumunan massa dan dianggap terjadi pelangaran protokol kesehatan, lalu Menkopolhukam seperti kebakaran jenggot dan dicopotnya Kapolda ? Apa peran dan kapasitas kepolisian dalam urusan protokol kesehatan itu?" katanya.

3. Menkopolhukam Mahfud minta aparat tindak tegas pelanggar protokol kesehatan

Menko Polhukam Mahfud MD (ANTARA/Moch Asim)

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta aparat keamanan tidak ragu menindak tegas siapa pun yang melanggar protokol kesehatan COVID-19. Hal itu disampaikan Mahfud dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Kemenko Polhukam RI, Senin (16/11/2020).

"Kepada aparat keamanan, pemerintah minta tidak ragu dan bertindak tegas dalam memastikan protokol kesehatan dapat dilakukan dengan baik," tegas Mahfud.

Selain itu, Mahfud juga memperingatkan keras aparat keamanan yang tidak bisa memastikan protokol kesehatan diterapkan dengan baik. Ia mengatakan, sanksi juga akan dilayangkan kepada aparat keamanan yang tidak bisa mendisiplinkan warga yang melanggar protokol.

"Pemerintah juga akan memberikan sanksi kepada aparat yang tidak bertindak tegas dalam memastikan terlaksananya protokol kesehatan COVID-19," ujar Mahfud.