DPRD Jabar Mulai Bahas Alokasi Anggaran Makan Bergizi Gratis
Bandung, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat tengah membahas alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis untuk siswa-siswi sekolah dan kelompok rentan. Rencananya, progam ini akan masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (RAPBD) 2025.
Hal ini dibenarkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, MQ. Iswara. Ia mengatakan, alokasi anggaran untuk program pemerintah pusat ini tengah dibahas.
"Masih dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2025," ujar Iswara saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Sabtu (2/11/2024).
1. Angka pasti kebutuhan anggaran masih dihitung
Pemerintah pusat sendiri belum menyampaikan secara resmi peraturan untuk program Makan Bergizi Gratis. Hanya saja, Iswara memastikan hal itu tengah dibahas di meja legislatif, dan nominalnya masih belum diketahui.
Berdasarkan informasi yang diterima IDN Times, alokasi anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis ini mencapai Rp1 triliun. Iswara mengatakan, kemungkinan anggarannya tidak akan jauh dari angka tersebut.
"Nominalnya sedang dipastikan. Ya kurang lebih sebesar itu. Angka pastinya sedang dihitung," kata dia.
2. Kemungkinan akan menggunakan produk petani masing-masing daerah
Sebelumnya, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin juga belum mengetahui nantinya berapa besaran alokasi anggaran yang akan digunakan untuk program ini. Ia hanya memastikan Pemprov Jawa Barat siap mengimplementasikan program ini.
"Iya, kami siap (mengimplementasikan), bahan pokoknya diambil dari daerah masing-masing," kata dia.
Adapun program Makan Siang Bergizi ini sudah diuji-cobakan di beberapa kabupaten dan kota di Jabar. Salah satunya di Sumedang yang turut didukung berbagai pihak. Berdasarkan hasil evaluasi, kata Bey, uji coba berjalan dengan baik.
"Evaluasinya bagus dan semua mendukung, jadi artinya memang baik program itu dan memberdayaakan ekonomi lokal," ucapnya.
3. Program ini bakal menggerakkan ekonomi daerah
Maksud dari memberdayakan ekonomi lokal ini, Bey menjelaskan, bahan makanannya akan mengambil atau membeli dari para petani masing-masing daerah. Dengan begitu perputaran ekonomi di daerah turut bergerak.
"Jadi misalnya beras yang di Sumedang itu berasnya dari situ, sayuran juga dari situ, jadi betul-betul tidak pindah dan itu soal Ibu PKK ya jadi betul-betul dari lingkungannya," kata dia.
