Ditetapkan Tersangka Korupsi, Dirut PD Pasar Bandung Layangkan Gugatan

Heri mengatakan jika kliennya merasa tidak sepersen pun merugikan negara lewat transaksi deposito. Pasalnya, deposito tersebut telah dikembalikan PD Pasar pada Juni 2018 lalu.

“Sudah dikembalikan PD Pasar, bahkan beserta keuntungannya. Nanti di persidangan akan kami jelaskan,” tuturnya.

Lagian, kata dia, kliennya sama sekali tak pernah mencairkan deposito PD Pasar. Dengan begitu, tak heran jika Andri menganggap bahwa dirinya tidak pernah merugikan negara.

“Dengan gugatan ini, kami mau menguji apakah Kejari Bandung memang akan tetap menjerat klien kami,” kata Heri.

Tidak hanya itu argumen pembelaan yang diajukan Heri atas penetapan kliennya sebagai tersangka penggelapan deposito. Baginya, Kejari belum layak berbicara berbagai dugaan penggelapan karena PD Pasar belum melakukan audit hingga sekarang ini.

“Jadi sebenarnya tidak boleh menetapkan orang jadi tersangka, bagi kami belum layak,” ujar dia.

Dalam menjerat Andri, Kejari Bandung menggunakan Pasal 8 Undang-Undang Tipikor tentang penggelapan uang atau surat berharga yang disimpan oleh seorang pejabat pemerintah.

Masalahnya, lanjut Heri, Pasal 8 UU Tipikor merupakan regulasi yang jarang diterapkan karena nyaris punya kemiripan dengan Pasal 3 undang-undang yang sama tentang pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya.

"Perkara Tipikor kan ada keuntungan siapa kerugian siapa. Di sini kami belum lihat ada dalam perkara terkait," Jelasnya.

Pada 24 Juli 2019, Kejari Bandung menetapkan Andri sebagai tersangka penggelapan deposito PD Pasar. Ketika itu mereka mengaku telah memeriksa 19 saksi sebelum punya keyakinan bahwa Andri telah sewenang-wenang terhadap jabatannya.

Atas berbagai penyidikan yang dilakukan Kejari Bandung sejak Juni 2019, Andri dianggap telah merugikan negara dengan nilai Rp2,5 miliar.