Ditanya Soal Surat Cerai Soekarno-Inggit, Begini Jawaban Ridwan Kamil

Emil menuturkan, saat ini soal biaya kompensasi seharusnya tidak dipatok pada harga tertentu. Menurutnya, dokumen bersejarah itu memang sudah seharusnya diberikan pada negara secara sukarela.

"Sesuatu yang bersifat bersejarah luar biasa seharusnya dengan ikhlas diberikan kepada institusi kenegaraan, kalaupun ada kompensasi seharusnya tidak dipatok dengan harga yang menurut versi subjektif," ungkapnya.

Kemudian, Emil mengatakan bahwa dalam beberapa waktu ke depan Pemprov Jabar akan melakukan koordinasi dengan pihak keluarga untuk menyelesaikan persoalan ini. Ia menilai dokumen tersebut harusnya diberikan pada pemerintah dengan biaya kompensasi yang tidak dipatok dengan angka tinggi.

"Tapi akan kita terus komunikasikan, idealnya adalah bisa diberikan kepada negara kemudian dikompensasi seadil-adilnya sesuai dengan aturan," kata dia.

Sebelumnya, salah seorang anggota keluarga Inggit Garnasih, Galuh Mahesa mengatakan bahwa sewaktu Ridwan Kamil masih menyalonkan diri menjadi Gubernur Jawa Barat, dokumen bersejarah ini sempat dijanjikan akan diambil alih atau diganti dengan biaya kompensasi untuk pihak keluarga.

Ia juga mengaku, Ridwan Kamil sempat melihat beberapa barang peninggalan Inggit Garnasih di kediamannya. Namun, usai menjadi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil tidak pernah menemuinya lagi.

"Ada beberapa barang lain yang sekarang masih ada peninggalan Ibu Inggit Garnasih, Bapak Ridwan Kamil juga sempat melihat langsung," ungkapnya.

Meski demikian, Galuh menjelaskan, saat ini dokumen cerai Soekarno-Inggit masih milik pribadi dan belum diakui oleh pemerintah. Sehingga baginya bukan sebuah pelanggaran regulasi jika pihak keluarga menjualnya kepada masyarakat umum.

"Surat tersebut dijual untuk kemudian hasil penjualannya dibuat klinik ersalin dan fasilitas masyarakat lainnya," katanya.