Dinsos Cimahi Petakan Titik Rawan Pangkal Pengemis Selama Ramadan

11 Mar 2024, 13:30 WIB

(Bangkit Rizki/IDN Times)

Cimahi, IDN Times - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cimahi mewaspadai potensi meningkatnya gelandangan dan pengemis selama bulan Ramadan hingga lebaran tahun ini. Sejumlah ruas jalan pun biasanya kerap dijadikan tempat mangkal.

Para pengemis dan gelandangan yang masuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) biasanya kerap bertebaran di ruas jalan arteri seperti Jalam Gandawijaya, Jalan Sudirman, Jalan Gatot Subroto, Jalan Jenderal Amir Machmud, kawasan Cimindi hingga Alun-alun Cimahi.

"Betul biasanya meningkat, banyak pendatang dari luar daerah, biasanya mereka berkelompok. Keberadaan mereka biasanya di sekitar rel Baros, Dustira, Cimindi, dan Alun-alun," kata Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial pada Dinsos Kota Cimahi, Supijan Malik saat dihubungi, Senin (11/3/2024).

1. Dinsos Cimahi sebut keberadaan pengemis ganggu ketertiban

Ilustrasi pengemis.

Menurut Supijan, keberadaan pengemis, gelandangan, dan anak jalanan ini mengganggu ketertiban dan kenyamanan pengguna jalan.

"Dan pemerintah juga berkewajiban memberikan pilihan hidup yang lebih baik, melalui penyaluran ke panti rehabilitasi," katanya.

Namun, lanjut Supijan, mereka rata-rata menolak karena sudah merasa nyaman hidup di jalanan, dengan penghasilan yang lumayan tanpa perlu bekerja keras.

"Kemudian Dinsos mencoba menyelamatkan anak-anaknya untuk dibina di sekber, berharap generasi mendatang akan lebih baik dan memutuskan mata rantai kemiskinan," tuturnya.

2. Dinsos Kota Cimahi antisipasi menjamurnya pengemis

Ilustrasi seorang wanita bersedekah kepada pengemis (istockphoto.com/South_agency)

Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinsos Kota Cimahi, Agustus Fajar mengatakan ia akan meningkatkan pengawasan selama bulan Ramadan untuk mengantisipasi menjamurnya gelandangan dan pengemis.

"Mendekati bulan Ramadhan 1445 Hijriah ini, Dinas Sosial Kota Cimahi bakal meningkatkan pengawasan kepada PPKS yang kerap menyebabkan gangguan ketertiban masyarakat dengan keluar secara tidak terkendali," kata Agustus.

Lembaganya pun bakal berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan monitoring pada sejumlah titik yang kerap dijadikan lokasi mangkal PPKS. "Ranah ketertiban umum itu ada di Satpol PP. Sehingga, kami akan berkoordinasi dengan mereka untuk melakukan monitoring," ucap dia.

3. Tindakan persuasif akan dikedepankan

Ilustrasi pengemis. (Pixabay.com/Ben_Kerckx)

Agustus menegaskan, diperlukan fungsi persuasif sebagai upaya mengingatkan pelayanan terhadap gelandangan dan pengemis.

"Kami fasilitasi bagi PPKS yang ingi berubah dan itu bisa dilakukan. Namun, lantaran permasalahan mereka itu beragam, maka kami akan sesuaikan treatment-nya sesuai dengan persoalan mereka," ujarnya.

Agus menyebut, program tersebut sudah dimulai sejak 1 Maret 2024 dan bagi warga Cimahi dan non-Cimahi yang memiliki permasalahan sosial bisa dibawa ke UPTD Bina Karya Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.

"Memang ada akses bagi mereka yang memiliki kesulitan tersebut dan mereka bisa datang ke Cisarua, Bandung Barat," ucapnya.