Dinilai Bobrok dan Sarat Kepentingan, Dedi Mulyadi Segera Bongkar BUMD Jabar

Dedi kemudian jujur terkait kondisi BUMD di Jabar saat ini yang memang banyak mendapatkan suntikan modal namun tidak banyak menghasilkan keuntungan. Sedangkan, aset yang dimiliki cukup bernilai tinggi.

"Dan kemudian juga mendapat modal yang cukup besar dari Pemprov Jabar tapi di kasnya kosong semua. Tetapi asetnya relatif tinggi Rp4 triliun, dan itu sebuah nilai strategis," ujarnya.

Dia kemudian menyinggung soal pimpinan di perusahaan milik daerah yang menurutnya ditempati oleh orang-orang pintar, namun dalam pekerjaannya kerap kali meninggalkan persoalan.

"Ketika memimpin Bank Jabar, orang pintar hampir jebol Rp6 triliun. Saya lebih baik dipimpin oleh orang bodoh tapi mengerti daripada orang pintar tapi tolol," kata Dedi dihadapan peserta diskusi.

Lebih lanjut, Dedi merasa ada beberapa hal yang tidak beres dengan skema lelang dan kerja di BUMD Jabar. Sebelum ia menjadi gubernur, ada salah satu perusahaan daerah Jawa Barat yang menyewakan mobil listrik ke pemprov, dengan nilai satu mobil listriknya Rp350 juta per tahun.

"Itu dalam satu tahun menghabiskan Rp11 miliar lebih. Saya coret sekarang, karena bodohnya luar biasa. Tetapi BUMD-nya sampai sekarang enggak ada duit," ucapnya.

"Oleh BUMD tersebut, pendapatan yang Rp11 miliar itu dibikin lagi anak perusahaan baru. Untuk kamuflase agar uangnya lari," kata Dedi.

Dengan kondisi itu, Dedi menilai, pembuat keputusan harus memisahkan kepentingan kelembagaan yang punya orientasi bisnis untuk tidak terintervensi oleh politik, dan harus mengedepankan aspek Independensi atau netralitas.

"Saya contoh saja, karena saya tidak melakukan itu. Ketika jadi gubernur maka gubernur biasanya pusing untuk menempatkan tim sukses. Maka tim suksesnya ini jadi direktur BUMD ini, direktur BUMD ini, direktur BUMD ini, dan BUMD ini mendapat stimulus dari APBD. Setelah itu ditambah komisaris. Nah, nanti ganti gubernur, ganti semua, ganti lagi," tuturnya.

Dedi menegaskan, aspek-aspek yang bersifat profesionalisme pengelolaan kelembagaan yang memiliki orientasi finansial tidak bisa asal menempatkan orang, dan itu harus bersih dari kepentingan politik.

"Karena finansial itu harus netral dari intervensi politik dan dari penempatan tim sukses dalam pengelolaan. Dan itu saya lakukan di Jawa Barat. Saya enggak mau itu," katanya