Dikirimkan ke Jokowi, Ini 5 Poin Tuntutan Nakes Honorer di Jabar

Poin pertama yang diharapkan bisa dilakukan Pemprov Jabar adalah melakukan komunikasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam hal pengangkatan status para pekerja ini. Para honorer sangat ingin bisa segera menjadi ASN sehingga nantinya masih bisa bekerja ketika aturan penghapusan honorer di Indonesia dihapuskan.

Ketika permintaan pertama itu tidak diberikan, nakes honorer meminta Pemprov Jabar bisa mengeluarkan aturan agar pemerintah kabupaten/kota bisa tetap bekerja melalui surat keputusan masing-masing pemerintah daerah.

"Ini bilamana pada 2023 para honorer belum menjadi ASN," ujar Suhendri.

Kemudian, para nakes yang berada di depan Gedung Sate ini berharap pemerintah tidak membuka formasi untuk ASN, CPNS, maupun PPPK melalui jalur umum. Karena banyak nakes yang masih honorer, baiknya pemerintah mengangkat mereka terlebih dulu untuk masuk formasi tersebut.

"Angkat dulu semua tenaga non-ASN menjadi ASN terutama kepada yang telah mengabdikan diri sekian lama," kata dia.

Poin keempat yang diharapkan adalah penambahan anggaran pemerintah kabupaten/kota dalam penerimaan ASN atau PPPK bagian pelayanan kesehatan. Sejauh ini minimnya serapan dari tenaga honorer dikarenakan dana daerah untuk menggaji ASN maupun PPPK.

Untuk itu, Gubernur Jabar bisa mendesak pemerintah pusat dapat mengalokasikan dana pada pembiayaan gaji ASN dan PPPK di sekitar daerah Jabar khususnya bagi tenaga kesehatan.

Terakhir, pemerintah diharap tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2023. Siapkan sistem sebaik mungkin agar fasyankes bisa terus bermanfaat bagi masyarakat khususnya dengan keberadaan tenaga kerja kesehatan.

"Tentunya di poin lima ini kita sepakati bersama oleh perwakilan Bapak Gubernur yaitu terkait bahwa tidak ada PHK. Dan dari Pemprov itu sudah beraudensi atau konsolidasi dengan pemerintah pusat dan ini sedang diusahakan," kata Suhendri.