Didominasi Jawa, Intip Daya Saing Digital di Indonesia

EV-DCI 2024 menyajikan data daya saing digital di 38 provinsi dan 157 kota/kabupaten di Indonesia. Daya saing digital di daerah-daerah di Indonesia terus menunjukkan tren positif, terlihat dengan skor EV-DCI 2024 sebesar 38,1.

Skor ini meningkat dari skor tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 37,8 (2023) dan dua tahun sebelumnya, yaitu 35,2 (2022).

Pada EV-DCI 2024, sepuluh provinsi dengan skor tertinggi masih didominasi oleh provinsi di pulau Jawa, seperti pada peringkat di tahun sebelumnya. Secara berurutan, sepuluh provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah.

Keempat provinsi di luar pulau Jawa yang berada di sepuluh besar ini secara konsisten dapat bersaing dengan provinsi di pulau Jawa.

Untuk melihat perkembangan pembangunan daya saing digital Indonesia secara keseluruhan, kita dapat mengamati pergerakan nilai median atau nilai tengah indeks dari tahun ke tahun.

Nilai median yang terus mengalami perbaikan selama lima tahun secara berturut-turut menggambarkan peningkatan daya saing digital secara keseluruhan di seluruh provinsi, khususnya pada provinsi peringkat menengah dan bawah.

Nilai spread atau selisih antara skor provinsi tertinggi (DKI Jakarta: 78,2) dan terendah (Papua Pegunungan: 17,8) untuk EV-DCI 2024 yaitu 60,4, lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 52,4 pada 2023.

Melebarnya nilai spread dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perbedaan laju pembangunan digital masing-masing provinsi, serta perlambatan pembangunan yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro yang mempengaruhi daya beli masyarakat.

Sebagai contoh, pengaruh perbedaan laju pembangunan, di mana Kalimantan Barat dan Gorontalo sama-sama menunjukkan peningkatan di berbagai indikator. Namun secara relatif, pembangunan di Gorontalo jauh lebih pesat dibandingkan dengan Kalimantan Barat.

Dengan begitu, ketika dibandingkan dalam penghitungan indeks, skor Gorontalo naik 3.0 poin sementara skor Kalimantan Barat menurun 3.0 poin.

Sedangkan terkait faktor ekonomi makro, Direktur Eksekutif Katadata Insight Center, Adek Media Roza, menambahkan bahwa adanya hubungan timbal balik antara ekonomi makro dan daya saing digital menyebabkan pemerintah perlu memandang isu ini secara holistik.

“Penurunan pilar penggunaan TIK dan pengeluaran TIK yang dipicu melemahnya daya beli akibat inflasi serta tekanan eksternal lainnya menjadi salah satu contoh bagaimana situasi ekonomi makro mempengaruhi upaya penguatan daya saing digital Indonesia.

“Sehingga, pemerintah tetap perlu memperhitungkan berbagai faktor yang dapat menjadi penghambat pertumbuhan daya saing digital Indonesia,” kata Adek.

Di tengah pesatnya perkembangan digital global, sektor digital menjadi salah satu potensi penggerak pertumbuhan ekonomi negara, tidak terkecuali bagi Indonesia. Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang begitu besar dan menjadi komponen penting dalam menghindari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap) dan mencapai target Indonesia Emas 2045.

Namun dengan ketiadaan batasan geografis dalam ruang siber, keterhubungan antar negara menjadi tidak terhindarkan. Indonesia perlu memastikan kedaulatan digital negara terjaga, yaitu kendali atas infrastruktur digital serta arus data dan informasi di wilayahnya.

Untuk mewujudkan kedaulatan digital Indonesia, penguatan daya saing digital secara berkelanjutan menjadi faktor yang amat penting. Berbagai tantangan dalam pembangunan digital yang masih dihadapi Indonesia hingga kini, seperti isu pemerataan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia telah menjadi sorotan pemerintah.

Selama sepuluh tahun terakhir, pemerintah Indonesia sudah menjalankan berbagai program peningkatan daya saing digital yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat secara luas.

Program seperti gerakan UMKM Go Digital serta program Literasi Digital telah menunjukkan hasil untuk penguatan daya saing bisnis dan masyarakat. Ditambah lagi, program digitalisasi pemerintahan seperti Gerakan 100 Smart City dirancang untuk juga membawa manfaat pembangunan digital ke ranah tata kelola pemerintahan.

Program-program seperti ini diharapkan dapat terus meningkatkan daya saing digital Indonesia.

Selain penguatan daya saing, pemerintah Indonesia juga telah menghasilkan berbagai regulasi serta kemitraan yang bertujuan melindungi kedaulatan digital Indonesia. Harapannya, pesatnya perkembangan digital dan menguatnya keterhubungan global tidak menghasilkan pembangunan digital yang bertentangan dengan kepentingan bangsa Indonesia.

EV-DCI memetakan daya saing digital daerah melalui pengukuran terhadap tiga sub-indeks, sembilan pilar, dan 50 indikator. Sub-indeks pembentuknya adalah input, output, serta penunjang.

Sub-indeks tersebut tersusun atas pilar Sumber Daya Manusia, Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Pengeluaran TIK, Perekonomian, Kewirausahaan dan Produktivitas, Ketenagakerjaan, Infrastruktur, Keuangan, dan Regulasi dan Kapasitas Pemda.

Skor EV-DCI 2024 tertinggi masih dipegang oleh DKI Jakarta, dengan skor 78,2. Sementara itu, di posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Jawa Barat dan Jawa Timur dengan skor 60,0 dan 52,3.

Sepuluh provinsi dengan peringkat tertinggi pada EV-DCI 2024 tidak berbeda dengan yang ditemukan pada EV-DCI 2023, meski dengan perbedaan peringkat. Di 2024, Jawa Timur naik ke peringkat tiga, menggeser posisi DI Yogyakarta yang kini menempati peringkat empat.

Beberapa provinsi di luar Jawa mengalami peningkatan daya saing digital yang cukup baik. Contohnya Gorontalo yang mengalami peningkatan sepuluh peringkat di EV-DCI 2024, menjadi peringkat 20 dari peringkat 30 di 2023. Peningkatan Gorontalo ini merupakan yang tertinggi di EV-DCI 2024.

Selain Gorontalo, provinsi lain yang mengalami peningkatan signifikan adalah Sulawesi Tenggara (dari 29 ke 21), Riau (dari 21 ke 14), dan Kalimantan Utara (19 ke 13).

Laporan EV-DCI 2024 dapat diunduh di di website resmi East Venture.