Dedi Mulyadi Umumkan Kas Daerah Pemprov Jabar Setiap Hari Lewat BPKAD
- Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, akan transparan soal rekening kas daerah setiap hari melalui media sosial.
- Dedi sudah memulai langkah keterbukaan dengan membuka posisi RKUD di Bank BJB sebesar Rp2,4 triliun.
- Detail penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah juga telah diunggah oleh Dedi melalui video dari BPKAD Jabar.
Bandung, IDN Times - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyatakan akan melakukan transparansi terkait posisi rekening kas umum daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke publik setiap hari melalui akun media sosial milik pemprov.
Menurutnya, langkah tersebut sudah diawali saat polemik tudingan mengendapkan kas daerah dalam bentuk deposito ramai di media. Demi keterbukaan, Dedi pekan lalu membuka posisi RKUD di Bank BJB sebesar Rp2,4 trtriliun.
"Untuk apa sih dilakukan ini? Memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan secara terbuka, bisa diakses oleh publik," kata Dedi, dikutip Selasa (28/10/2025).
1. Dedi Mulyadi sudah praktikan langkag ini saat jadi Bupati Purwakarta
Dedi menuturkan, keterbukaan anggaran sudah sempat ia lakukan saat menduduki kursi Bupati Purwakarta selama dua periode. Maka itu tanpa ragu hal tersebut ia lakukan kembali ketika memimpin Jawa Barat.
"Bahkan saya sering menyampaikan anggaran per item dalam setiap waktu," katanya.
2. Diumumkan lewat media sosial BPKAD
Dedi pun kini sudah mengunggah posisi RKUD terbaru lewat video dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar. Isi laporannya cukup detail sampai satuan Rupiah terkecil, dari sisi penerimaan tercatat setoran pajak rokok triwulan III sebesar Rp935,8 miliar lebih.
Lalu sumber penerimaan didominasi oleh sektor PAD yang bersumber dari pajak maupun retribusi lainnya mencapai Rp22,8 miliar lebih. Kemudian dari sisi realisasi pengeluaran atau belanja tercatat sebesar Rp49,6 miliar lebih.
Laporan tersebut juga merinci belanja terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp3,9 miliar, belanja barang dan jasa Rp 10,2 miliar, hingga belanja hibah Rp4,080 miliar. Sementara belanja modal mencapai Rp20,3 miliar, dan belanja bantuan keuangan desa Rp11,050 miliar.
3. Dedi Mulyadi tunggu dana transfer ke daerah dari pusat
Menurutnya hingga Desember 2025, kebutuhan anggaran untuk membiayai pembangunan di daerahnya mencapai Rp7,5 triliun. Rencananya sisa dana lainnya akan ditutup melalui transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dan sumber lainnya.
"Artinya uangnya masih kurang. Dari mana menutup kekurangan uangnya itu? Kami menunggu pendapatan dana transfer pusat dan menunggu juga dana-dana yang diperoleh dari pendapatan Provinsi Jawa Barat," katanya.
