Debat Soal Infrastruktur, Apa Masalah dan Solusi dari Kedua Kubu Ini

Ekonom senior INDEF Faisal Basri menyebut pembangunan infrastruktur di Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara tetangga. Sekadar contoh, Peringkat Logistic Performance Index (LPI) Indonesia pada 2018 berada di ranking 46, sementara Malaysia 41, Vietnam 39, dan Thailand 32.

“Upaya pembangunan infrastruktur sudah mulai dilakukan, namun belum mampu mencukupi kebutuhan yang diperlukan,” kata Faisal.

Solusi dari permasalahan ini, pemerintah perlu lebih mengoptimalkan keterlibatan sektor swasta melalui skema Public Private Partnership atau KPBU alias Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam pembangunan infrastruktur ke depan.

“Porsi dominasi BUMN infrastruktur harus digeser dengan lebih melibatkan sektor swasta agar dapat menstimulasi langsung ke perekonomian,” saran Faisal.

Yang kedua, bisa juga pemilihan kebijakan infrastruktur berdasarkan prioritas yang paling bisa memberikan multiplier effect terhadap perekonomian secara luas.

Secara makro-ekonomi, dampak pembangunan infrastruktur belum banyak terlihat. Pasalnya, kata Faisal, pertumbuhan ekonomi stagnan di tingkat 5 persenan dalam beberapa tahun terakhir.

“Padahal anggaran untuk infrastruktur mengalami kenaikan cukup besar,” ucapnya.

Di sisi mikro, berbagai usaha UMKM yang biasa disinggahi pembeli mengalami penurunan permintaan akibat pembangunan jalan tol yang tidak disertai kebijakan menumbuhkan ekonomi di daerah-daerah secara memadai.

Nah, untuk kerugian UMKM yang terkena dampak langsung pembangunan infrastruktur perlu dicarikan solusi nih. Salah satunya yang berbasis pada stimulasi perekonomian daerah.

Apa saja misalnya? Di antaranya, penyediaan tempat berjualan di rest area yang terjangkau harga sewanya, pelatihan dan pendampingan ke arah digital bagi UMKM, serta pembuatan akses keluar jalan tol yang langsung menuju sentra-sentra UMKM dan lokasi yang berpotensi menjadi keunggulan daerah tempat wisata, gedung pertunjukan seni, cagar budaya, dan lain-lain.

Pembangunan infrastruktur belum mampu menggeser pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagian besar masih terpusat di Pulau Jawa. Hal ini terlihat dari data kontribusi PDRB Pulau Jawa terhadap PDB Nasional pada 2018 yang masih berada pada posisi 58,85 persen.

“Persentase ini justru mengalami kenaikan di bandingkan tahun 2014 yang berada pada posisi 58 persen. Padahal sudah ditargetkan kontribusi Pulau Jawa berada di bawah 56 persen,” ujar Faisal.

Gak adil dan gak baik tentunya kalau cuma pulau Jawa yang berkembang dong. Karena itu wilayah kepulauan seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku dan Papua mulai mendesain kebutuhan konsumsi khususnya barang-barang hasil manufaktur.

“Termasuk pembangunan industri di daerah luar Jawa sehingga pulau-pulau di luar Jawa bisa menghasilkan produk yang dapat dijual ke Jawa. Jika ini sudah berhasil dijalankan, maka konsentrasi penduduk di Jawa akan berkurang,” papar Faisal.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia belum memprioritaskan infrastruktur konektivitas laut. Hal ini terlihat dari data 5 proyek terbesar di mana energi dengan 11 proyek dengan nilai US$ 89,9 miliar, listrik dengan 1 program US$ 76,7 miliar, jalan dengan 69 proyek senilai US$ 49,7 miliar, kereta api dengan 16 proyek senilai US$ senilai US$ 29,2 miliar, dan Special Economic Zones (SEZ) senilai US$ 31 miliar.

Solusinya, kata Faisal, harus berfokus kepada pembangunan infrastruktur konektivitas laut. Hal ini menjadi penting karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang dipisahkan oleh laut.

“Selain itu, biaya logistik angkutan laut lebih murah 10 kali dibandingkan biaya logistik menggunakan angkutan darat atau truk,” ucap Faisal.