Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Buruh Jabar tolak upah minimum 2021 di Gedung Sate (IDN Times-Azzis Zulkhairil)
  • Serikat buruh dan pemerintah Jabar mengusulkan UMP 2027 Rp3 juta, setara 70,62 persen KHL, sementara Apindo mengajukan Rp2.485.256.

  • Perbedaan usulan muncul karena Apindo memakai inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan pemerintah serta buruh menjadikan Kebutuhan Hidup Layak sebagai acuan.

  • Berita acara pleno menjadi bahan keputusan Gubernur Dedi Mulyadi; target KHL disepakati 90 persen pada 2028 dan 100 persen pada 2029.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
2026

UMP Jawa Barat tercatat sebesar Rp2.317.601. Nilai ini menjadi pembanding bagi usulan UMP 2027.

18 November 2026

Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat membahas usulan UMP 2027 dalam rapat pleno. Pemerintah dan serikat pekerja mengusulkan Rp3 juta, sedangkan Apindo mengusulkan Rp2.485.256.

19 November 2026

Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan pembahasan UMP 2027 hampir selesai dan tinggal diumumkan. Ia mengatakan penetapan akan sesuai undang-undang.

2027

Pemerintah dan serikat pekerja menyepakati target pemenuhan KHL sebesar 70,62 persen. Buruh menginginkan target 80 persen KHL untuk tahun ini.

2028

Target pencapaian KHL direncanakan naik menjadi 90 persen.

2029

Target pemenuhan KHL direncanakan mencapai 100 persen.

2031

Sebelumnya, unsur pemerintah mengusulkan target 100 persen KHL baru tercapai pada tahun ini.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Serikat buruh mengusulkan UMP Jawa Barat 2027 sebesar Rp3 juta, sedangkan Apindo mengusulkan Rp2.485.256. Kedua usulan menjadi bahan pertimbangan penetapan oleh Gubernur Jawa Barat.
  • Who?
    Serikat pekerja Jawa Barat, unsur pemerintah, Apindo, Ketua DPD KSPSI Jabar Roy Jinto, Ketua DPD SPN Jabar Dadan Sudiana, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terlibat dalam pembahasan UMP.
  • Where?
    Rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat berlangsung di Gedung Sate, Bandung. Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan perkembangan penetapan UMP di Kota Bandung.
  • When?
    Rapat pleno digelar Rabu, 18 November 2026. Dedi Mulyadi menyatakan pembahasan UMP hampir selesai pada Kamis, 19 November 2026.
  • Why?
    Perbedaan nominal muncul karena Apindo memakai inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sementara pemerintah serta serikat pekerja menggunakan Kebutuhan Hidup Layak sebagai acuan penghitungan.
  • How?
    Usulan dicatat dalam berita acara Dewan Pengupahan. Pemerintah dan serikat pekerja menyepakati target 70,62 persen KHL pada 2027, 90 persen pada 2028, dan 100 persen pada 2029; keputusan gubernur masih menunggu pengumuman.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Buruh di Jawa Barat ingin upah paling kecil tahun 2027 jadi Rp3 juta. Pengusaha dari Apindo ingin Rp2.485.256. Mereka membahasnya di Bandung. Buruh dan pemerintah memakai hitungan kebutuhan hidup, tapi pengusaha memakai hitungan lain. Gubernur Dedi Mulyadi sedang hampir selesai memilih angka upah itu. Nanti hasilnya akan diumumkan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Pembahasan UMP Jawa Barat menunjukkan ruang dialog yang tetap berjalan antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha. Penggunaan KHL sebagai salah satu acuan serta kesepakatan target pemenuhannya secara bertahap memberi arah yang lebih terukur bagi pembahasan upah, sementara seluruh usulan telah dicatat untuk menjadi pertimbangan penetapan gubernur.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Serikat buruh di Jawa Barat telah resmi mengusulkan upah minimum provinsi (UMP) Jabar 2027 sebesar Rp3 juta. Usulan ini ternyata berbeda jauh dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang mengusulkan Rp2.485.256 ke Gubernur Dedi Mulyadi alias KDM.

Perbedaan usulan itu dibahas dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Rabu (18/11/2026). Hasil rapat sudah dituangkan dalam berita acara dan akan menjadi bahan pertimbangan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menetapkan UMP 2027.

Ketua DPD KSPSI Jawa Barat, Roy Jinto, mengatakan pembahasan di tingkat Dewan Pengupahan Provinsi sudah selesai. Dalam berita acara tersebut, tercantum usulan dari unsur pemerintah dan serikat pekerja.

"Sudah selesai rapat Dewan Pengupahan Provinsi dan dalam berita acara sudah dibuatkan usulan dari pemerintah dan serikat pekerja untuk UMP Jabar 70,62 persen dari KHL, dengan nilai Rp3 juta," ujar Roy.

1. Buruh mengalah dan mengikuti kenaikan bertahan KHL

Aksi buruh Jabar tolak upah minimum 2021 di Gedung Sate (IDN Times-Azzis Zulkhairil)

Usulan Rp3 juta itu setara dengan 70,62 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Jika disetujui, UMP Jabar 2027 naik Rp682.399 atau 29,44 persen dibandingkan tahun ini yang sebesar Rp2.317.601.

Sementara itu, Apindo mengusulkan UMP sebesar Rp2.485.256. Angka tersebut naik Rp167.655 atau sekitar 7,23 persen dari UMP 2026.

Roy menjelaskan, perbedaan usulan terjadi karena buruh dan pengusaha menggunakan dasar penghitungan yang berbeda. Apindo menghitung berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan pemerintah dan serikat pekerja menggunakan KHL sebagai acuan.

"Awalnya kami ingin 100 persen, tapi kami akhirnya mengalah dan bertahap saja kenaikannya. Tentu kita berharap Gubernur menggunakan angka itu, tidak mengikuti apa yang diusulkan Apindo," katanya.

2. Keputusan UMK sesuai dengan UU

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Dalam berita acara Dewan Pengupahan, pemerintah dan serikat pekerja menyepakati target pencapaian KHL sebesar 70,62 persen pada 2027, kemudian naik menjadi 90 persen pada 2028 dan 100 persen pada 2029. Sebelumnya, unsur pemerintah mengusulkan agar target 100 persen KHL baru tercapai pada 2031.

Sementara Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM mengatakan, tahapan pembahasan UMP 2027 sudah mendekati tahap akhir, namun, dia belum mau mengungkapkan besaran maupun formula penghitungan yang digunakan dalam penetapan upah minimum tahun depan.

"Sudah, sudah hampir selesai. Tinggal diumumkan, yang UMP sudah," ujar Dedi di Kota Bandung, Kamis (19/11/2026).

Saat kembali ditanya apakah penghitungan upah minimum tersebut menggunakan acuan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Dedi memilih tidak membeberkan lebih jauh mekanisme yang digunakan pemerintah provinsi.

"Ya, sesuai undang-undang," katanya.

3. Berharap Jabar 100 persen KHL

Buruh Jabar tolak upah minimum 2022 di Gedung Sate (IDN Times-Azzis Zulkhairil)

Sebelumnya, Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Barat, Dadan Sudiana mengatakan, pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar mulai meninggalkan pendekatan kenaikan upah berdasarkan formulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Sebagai gantinya, KHL dijadikan acuan dengan skema pemenuhan secara bertahap. Dadan menilai, perubahan pendekatan tersebut penting mengingat terdapat kesenjangan antara UMP Jawa Barat 2026 sebesar Rp2,3 juta dengan KHL yang mencapai sekitar Rp4,248 juta.

"Usul pemerintah itu sudah mau mengacu kepada KHL. Acuannya sekarang 70 persen dari KHL. Jadi sekarang di angka tiga jutaan," ujar Dadan.

Meski mengapresiasi usulan tersebut, Dadan belum sepenuhnya sepakat dengan persentase yang ditawarkan pemerintah. Buruh berharap pencapaian 80 persen KHL pada 2027, sebelum secara bertahap menuju pemenuhan 100 persen kebutuhan hidup layak.

"Kami masih berharap Jawa Barat 100 persen KHL. Tapi, ini tidak mungkin karena bicara tahapan. Kami berharap tahun ini bisa 80 persen dulu," katanya.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More