Bisnis Gelap Vaksinasi Bandung Barat, Wagub Jabar Minta Aparat Tegas

Vaksinasi adalah program pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19. Sehingga, Uu bilang, dalam pelaksanaannya tidak ada pemerintah meminta biaya pada masyarakat ketika ingin mendapatkan dosis vaksin.

"Saya juga bangga masyarakat makin sadar vaksin, dan hal ini mengakibatkan ada antrean. Harapan kami tidak dimanfaatkan apalagi dengan meminta uang seperti itu," ungkapnya.

Setelah adanya peristiwa ini, Uu meminta Satgas Penanganan COVID-19 KBB harus fokus mengawasi rangkaian vaksinasi dari pendaftaran hingga akhir pemberian dosis. Ia berharap, kejadian ini tidak terulang di wilayah lainnya terutama di Jabar.

"Satgas dan panitia harus kontrol, dan berikan pengawasan ketat pada kegiatan vaksinasi. Artinya jangan sapai ada pungutan liar, dan masyarakat harus antre," katanya.

Uu menambahkan, masyarakat dalam mengantre harus bersabar dan tidak juga memanfatkan vaksinator untuk bersekongkol agar bisa lebih didahulukan mendapatkan suntikan vaksin. Adapun jika terdapat peristiwa seperti itu, Uu minta masyarakat langsung melaporkan.

"Kalau ada pungutan liar atau tindakan kecurangan lainnya, langsung lapor kami. Bila perlu (sertakan) video dan fotonya," kata Uu.

Untuk diketahui, bisnis gelap vaksin di KBB ini memiliki beragam paket. Mulai dari harga Rp500 ribu sampai Rp900 ribu. Masyarakat dijanjikan mendapat kemudahan akses vaksin tanpa harus menunggu antrean.

Inspektorat KBB membenarkan adanya bisnis gelap vaksin yang terjadi di wilayahnya. Saat ini, kasus itu tengah mereka dalami, "Surat perintah audit sudah turun. Tinggal menunggu hasilnya. Informasinya pungutan itu mempermudah pelayanan khusus bagi orang-orang tertentu," kata Sekretaris Kantor Inspektorat Kabupaten Bandung Barat, Bambang Eko Wahjudi, Selasa (26/10/2021).

Melakukan jual beli vaksin tidak dibenarkan dalam aturan manapun, baik menjual dosis vaksin maupun menjual jasa pelayanan suntik vaksin.

Inspektur pembantu khusus (Irbansus) sudah diterjunkan untuk melakukan penyelidikan atas kasus itu. Saat ini, Inspektorat belum bisa membuka kasus ini lebih dalam sebelum penyelidikan selesai.

"Pada prinsipnya proses vaksinasi dan dosis tidak boleh diperjualbelikan. Nanti kita akan selidiki siapa pelakunya, bentuk pelanggarannya, serta pelakunya apakah melibatkan ASN atau tidak," kata Bambang.