BEM di Bandung Bakal Gelar Demo Lagi, Bey Machmudin: Tidak Masalah

Sebelumnya, Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) turun ke jalan pada Jumat (20/10/2023). Aksi tersebut dilakukan sebagai respons atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

"Putusan MK dapat melanggengkan praktik KKN," ucap Koordinator Media BEM SI 2023, Ragner Angga MHJ dalam pernyataan resmi yang diterima IDN Times.

Selain untuk merespons putusan MK, aksi tersebut juga bertepatan dengan momentum sembilan tahun Joko "Jokowi" Widodo menjabat sebagai presiden.

"BEM SI berpandangan bahwa Jokowi telah mengkhianati reformasi. Terbukti dari berbagai kemunduran dan kebobrokan dari segi Hukum, HAM, Komersialisasi Pendidikan, Represifitas Aparat, Konflik Agraria, dan Investasi Yang Membelakangi hak-hak rakyat," kata Ragner Angga.

Di Bandung, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jawa Barat sudah menggelar aksi demonstrasi terkait putusan MK yang menjadi karpet merah untuk Gibran maju dalam pemilihan capres dan cawapres. Mereka merasa kecewa dengan putusan Mahkaham Konstitusi (MK) yang mengabulkan aturan tentang batas usia capres dan cawapres.

Perwakilan mahasiswa Mohamad Ramdan mengatakan, aksi kali ini bertepatan dengan sembilan tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai tidak memberikan banyak perubahan.

"Hari ini kitasedang melakukan gelaran aksi dengan tajuk rapot merah sembilan tahun kepemimpinan Jokowi bersama Kabinet Indonesia Maju," katanya.

Selain itu, aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan tentang batas usia capres dan cawapres. Para mahasiswa menilai putusan tersebut formil dan materil, sehingga berpotensi melanggengkan dinasti politik keluarga Jokowi.

"Adanya conflict of interest, di dalamnya satu sisi Jokowi seolah-olah ingin membuat dinasti politik," ujanya.

Dia mendesak, majelis kehormatan MK untuk memeriksa hakim yang memutuskan perkara nomor 90/PUU/XXI/2023. Menurutnya, banyak sekali kejanggalan dalam proses putusan tersebut.