Bapenda Jabar Beri Pelayanan Informasi Ramah Disabilitas
Bandung, IDN Times - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat melakukan inovasi pelayanan yang ramah disabilitas. Inovasi ini berupa permohonan Informasi dengan format braile dan video sosialisasi bahasa isyarat.
Kepala Bapenda Jawa Barat, Dedi Taufik mengatakan, layanan Informasi dengan format braile dan video sosialisasi bahasa isyarat ini diberikan agar penyandang disabilitas turut mendapatkan hak pelayanan yang adil.
"Semua masyarakat harus terlayani, saudara kita yang disabilitas juga memiliki hak yang sama. Makanya layanan ramah disabilitas ini yang menjadi concern kami, sehingga ada layanan dengan format braile dan video sosialisasi dengan bahasa isyarat," ujar Dedi, melalaui keterangan resmi, Sabtu (24/6/2023).
1. Layanan ini ada di 34 Samsat di Jabar
Dedi menjelaskan, permohonan informasi dengan format braile ini merupakan formulir permohonan yang harus diisi oleh pemohon informasi penyandang tunanetra, termasuk di dalamnya formulir pernyataan keberatan atas permohonan informasi publik.
"Masyarakat penyandang disabilitas bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan Informasi mengenai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Layanan ini sudah ada di 34 Samsat di Jawa Barat serta di Kantor Pusat Bapenda Jabar," ungkapnya.
2. Inovasi ini pertama di lingkungan OPD Jabar
Sedangkan video dengan Bahasa isyarat berisi tentang informasi mengenai pajak kendaraan bermotor maupun layanan Samsat Bapenda Jabar, melalui WA Chatbot Samsat Information Center Bapenda Jabar. Video tersebut sudah bisa diakses di berbagai kanal atau media sosialisasi mengenai program Bapenda Jabar.
"Inovasi ini pertama yang ada di lingkup OPD Pemprov Jabar. Alhamdulillah mendapat apresiasi berupa penghargaan Anugerah Tinarbuka hasil dari inovasi Samsat Information Center dan layanan ramah disabilitas," katanya.
3. Layanan ini harus dijaga
Anugerah Tinarbuka merupakan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik tertinggi untuk Kategori Kepala Dinas/Kepala Badan/Direktur Perangkat Daerah se-Indonesia, yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP).
"Semangat layanan inklusif ini perlu dijaga. Ke depan, layanan ini akan terus kami sempurnakan," kata dia.
