Bansos di Jabar Ngaret karena Ada Kepala Daerah Ingin Launching

Selain itu, lanjut Daud, ada juga kepala daerah yang enggan menyebarkan bantuan secara terpisah. Karena ditakutkan warga saling sindir ada yang sudah dapat dan ada yang belum.

Ini terjadi di Kabupaten Pangandaran. Kepala daerahnya akan membagikan bantuan sosial setelah semua bantuan baik dari pusat dan daerah terkumpul.

"Jadi nunggu kumpul dulu. Terus bansos akan dibagikan H-5 Lebaran," ujarnya.

Ditemui di tempat yang sama, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menuturkan, pendataan yang dilakukan pemerintah daerah pun lambat. Banyak daerah yang belum menyempurnakan pendataan. Alasannya mereka masih melakukan verifikasi data sehingga tidak tumpang tindik.

"Makany sudah lama di sana datang ke kami jaga telat," papar Uu.

Menurutnya, sejauh ini bantuan sosial yang harus disebarkan oleh Pemprov Jabar sudah mencapai 250 ribu KK. Dia berharap angka ini terus bertambah secara cepat ditunjang dengan pendataan dari kabupaten/kota.

Dia menegaskan, Pemprov Jabar tidak bisa 'berlari' untuk membagikan bansos jika pemerintah daerah tingkat II tidak bisa menyambut keinginan terebut. "Kita tidak bisa berlari sendiri. Harus bersama-sama," ujar Uu.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut pembagian bansos sejauh ini memang belum merata. Setiap kabupaten/kota memiliki kondisi yang berbeda penerima bansosnya. Ada yang jaraknya jauh dan sulit dijangkau oleh ojek online maupun PT POS saat pembagian.

Ketika di perkotaan pembagian bansos bisa lebih cepat karena jarak yang mudah dan akses jalan lebih bagus. Sedangkan di kabupaten kurang efektif meski menggunakan kendaraan roda dua.

"Makanya akan ada dua cara. Di mana sekarang yang kota/kabupaten sulit oleh ojek daring akan diserahkan (bansosnya) kepada Ketua RT dan RW," ungkap Emil.

Dia pun kembali meminta ada seluruh pendataan dari daerah maupun pemerintah pusat bisa disinkronkan sehingga tidak ada kesalahan penerima.