Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Ketua DPP APINDO Jawa Barat, Ning Wahyu. Dok Istimewa
  • APINDO Jawa Barat meminta keringanan bagi perusahaan yang belum mampu memenuhi UMP 2027 Rp3 juta, setelah kenaikan 29,44 persen dinilai menekan industri padat karya.
  • Perusahaan dengan keterbatasan finansial dapat mengajukan pengecualian kepada gubernur berdasarkan keputusan gubernur, dengan dokumen pendukung; perusahaan mampu tetap wajib memenuhi upah minimum.
  • APINDO menilai kenaikan UMP turut menaikkan biaya BPJS, lembur, THR, dan pesangon, serta meminta kebijakan upah sektoral mempertimbangkan kemampuan industri dan dialog tripartit.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Pengusaha Jawa Barat minta bantuan karena UMP 2027 jadi Rp3 juta. Mereka bilang beberapa pabrik tekstil, baju, dan sepatu belum kuat membayar lebih banyak. APINDO minta perusahaan yang belum mampu boleh mengajukan keringanan ke gubernur. Perusahaan yang mampu tetap harus membayar sesuai aturan. Mereka ingin pekerjaan pekerja tetap ada.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Ruang pengajuan pengecualian UMP bagi perusahaan yang benar-benar terbatas secara finansial menunjukkan adanya upaya menyeimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja dengan keberlangsungan usaha. Dengan penilaian objektif, perusahaan mampu tetap memenuhi ketentuan upah, sementara industri padat karya yang masih bertumbuh memiliki jalur untuk menjaga lapangan kerja dan hubungan industrial yang harmonis.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan keringanan bagi perusahaan yang belum mampu memenuhi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Permintaan tersebut disampaikan menyusul penetapan UMP Jabar sebesar Rp3 juta atau naik 29,44 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Ketua APINDO Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik, menilai kenaikan upah yang cukup tinggi tersebut berpotensi memberikan tekanan besar terhadap sejumlah industri, terutama sektor padat karya yang masih berkembang di beberapa daerah. Meski demikian, APINDO menghormati keputusan Gubernur Jawa Barat dan berharap kebijakan pengupahan tetap mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam menjaga keberlangsungan usaha serta lapangan kerja.

"Kami sangat berharap dan memohon dukungan serta kebijaksanaan Bapak Gubernur agar perusahaan yang benar-benar belum mampu dapat memperoleh kesempatan untuk mengajukan permohonan perkecualian secara objektif berdasarkan kondisi perusahaan," demikian pernyataan APINDO Jawa Barat dalam siaran pers yang disampaikan pada Minggu (22/11/2026).

1. Kenaikan UMP 29,44 persen membebani industri padat karya

ilustrasi upah pekerja (IDN Times/Aditya Pratama)

APINDO Jawa Barat menyoroti dampak kenaikan UMP terhadap industri padat karya yang sedang berkembang di sejumlah daerah. Beberapa wilayah yang menjadi perhatian di antaranya Kabupaten Garut, Majalengka, Indramayu, Cirebon, dan Tasikmalaya.

Di daerah tersebut, industri tekstil, garmen, dan alas kaki telah menyerap ribuan hingga puluhan ribu tenaga kerja. Namun, sebagian perusahaan masih berada dalam tahap peningkatan produktivitas dan pengembangan kapasitas produksi.

APINDO mencontohkan kondisi industri di Kabupaten Garut. Meski UMK 2026 berada di kisaran Rp2,47 juta, rata-rata penghasilan atau take home pay pekerja di perusahaan yang dicermati APINDO sudah mencapai Rp3,4 juta hingga Rp3,7 juta per bulan.

Besarnya penghasilan tersebut antara lain dipengaruhi jam kerja lembur untuk memenuhi target produksi dan tenggat pengiriman barang. Bahkan, pekerja terkadang harus lembur pada Sabtu maupun hari libur nasional.

"Kenaikan hampir 30 persen berada jauh di luar ekspektasi perencanaan bisnis dan memberikan tekanan besar bagi industri yang sedang bertumbuh," ungkap Ning.

2. Perusahaan yang belum mampu bisa mengajukan pengecualian UMP

ilustrasi upah PRT (pexels.com/Defrino Maasy)

Ning mengapresiasi keputusan Gubernur Jawa Barat yang memberikan ruang bagi perusahaan yang belum mampu memenuhi UMP 2027 untuk mengajukan permohonan pengecualian.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Diktum Keempat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.728-Kesra/2026. Melalui ketentuan ini, perusahaan yang memiliki keterbatasan kemampuan finansial dapat mengajukan permohonan kepada gubernur.

APINDO berharap mekanisme tersebut bisa diterapkan secara objektif dengan mempertimbangkan kondisi riil masing-masing perusahaan. Organisasi pengusaha ini juga meminta serikat pekerja memahami mekanisme pengecualian tersebut.

"Permohonan perkecualian bukan dimaksudkan untuk mengurangi hak pekerja, melainkan sebagai upaya menjaga keberlangsungan perusahaan dan mencegah hilangnya lapangan kerja," kata dia.

APINDO juga mengimbau perusahaan yang memang belum mampu memenuhi ketentuan UMP agar segera menyiapkan data dan dokumen pendukung untuk mengajukan permohonan. Sementara itu, perusahaan yang mampu tetap diminta memenuhi ketentuan upah minimum sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Kenaikan UMP berdampak pada komponen biaya perusahaan lainnya

ilustrasi upah minimum (pexels.com/Ahsanjaya)

APINDO menilai kenaikan UMP tidak hanya berpengaruh terhadap besaran gaji pokok pekerja. Ada sejumlah komponen biaya ketenagakerjaan lain yang ikut meningkat karena perhitungan dasarnya berkaitan dengan upah.

Beberapa di antaranya adalah iuran BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, upah lembur, Tunjangan Hari Raya (THR), hingga pencadangan pesangon dan kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Untuk BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan memiliki kewajiban membayar sejumlah iuran, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24 hingga 1,74 persen, Jaminan Kematian (JKM) 0,30 persen, Jaminan Hari Tua (JHT) 3,70 persen, serta Jaminan Pensiun (JP) 2 persen.

Sementara itu, porsi iuran BPJS Kesehatan yang menjadi tanggung jawab perusahaan sebesar 4 persen dari upah sesuai dasar perhitungan yang berlaku. Selain itu, kenaikan upah minimum juga berpengaruh terhadap struktur dan skala upah. Perusahaan perlu menjaga perbedaan penghasilan antara pekerja baru dengan pekerja yang memiliki masa kerja, pengalaman, kompetensi, dan tanggung jawab lebih tinggi.

"Bagi industri padat karya dengan jumlah pekerja sangat besar, akumulasi biaya tersebut dapat melampaui kemampuan margin perusahaan," papar Ning.

4. Minta kebijakan upah sektoral tidak menambah beban industri

Ilustrasi upah (IDN Times/Arief Rahmat)

Selain meminta keringanan UMP bagi perusahaan yang belum mampu, APINDO Jawa Barat juga menyoroti rencana penerapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Menurut mereka, kebijakan upah sektoral perlu mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan masing-masing industri.

Sektor sepatu, tekstil, dan garmen menjadi perhatian karena merupakan industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. APINDO menilai sektor tersebut seharusnya mendapatkan dukungan dan fasilitasi pemerintah daerah, bukan tambahan beban biaya yang berpotensi mengurangi daya saing.

APINDO juga menyinggung pentingnya mengurangi disparitas upah antardaerah di Jawa Barat. Namun, upaya tersebut harus dilakukan secara proporsional agar daerah yang sudah memiliki upah tinggi tidak terus mengalami kenaikan besar, sementara daerah dengan upah lebih rendah masih membutuhkan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Di sisi lain, kepastian kebijakan pengupahan dinilai penting untuk menjaga minat investor. Sebab, perusahaan biasanya menyusun studi kelayakan dan perencanaan biaya investasi untuk jangka panjang, bahkan lima hingga sepuluh tahun.

"Perjuangan peningkatan kesejahteraan pekerja perlu berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas dan keberlangsungan industri," ujar Ning.

APINDO berharap pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja memperkuat dialog melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit. Hal ini dinilai penting untuk menjaga hubungan industrial tetap harmonis sekaligus mempertahankan industri padat karya sebagai salah satu penyerap tenaga kerja di Jawa Barat.

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More