Agung Sejagat, Sunda Empire, hingga Selacau, FSKN: Halu Tingkat Tinggi

Mirip-mirip dengan Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire, Kesultanan Selacau pun membahas tentang sistem keuangan dunia. Tak tanggung-tanggung, dalam video itu pun disebutkan bahwa Ketua Majelis Tinggi Kesultanan Selacau adalah orang yang memegang lisensi mata uang di seluruh dunia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Jika tanpa seizin beliau (Ketua Majelis Tinggi Kesultanan Selacau), maka FED, IMF, dan Bank Dunia tidak akan bisa menjalankan regulasinya dengan benar," ujar pria yang disebut sebagai Sultan Patrakusuma VIII dalam video di menit 24:13.

Dalam video itu pun terpasang bendera pribadi, berwarna kuning hijau dan telah memiliki logo sendiri. Di sampingnya, terpasang pula bendera resmi PBB berwarna biru berlogo peta dunia. Para anggota Kesultanan Salacau tampak menggunakan pakaian jas, dasi, lengkap dengan peci hitam.

Berbeda dengan Sunda Empire yang belum diketahui markasnya, Kesultanan Salacau telah memiliki home base sendiri bernama Istana Salacau MPP D.I.P. Hal itu bisa dilihat dari video yang diunggahnya dengan judul "Peresmian Kasultanan Salaco sebagai wilayah independen" dalam video berdurasi 44:47 detik.

Maraknya deklarasi pendirian keraton, kesultanan, hingga kekaisaran akhir-akhir ini membuat Ketua Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN), Sultan Sepuh XIV PRA Arief Natadiningrat tak habis pikir. Terlebih, pengakuan mereka tak jauh berbeda: mempunyai kekuasaan sistem keuangan di dunia.

Menurut Arief, hal itu merupakan halusinasi tingkat tinggi dan di luar batas-batas kewajaran nalar manusia normal. Fenomena Keraton Agung Sejagat, Sunda Empire, hingga Keraton Selacau ini mencari eksistensi agar diakui di tengah masyarakat.

Arief tak menampik jika klaim kerajaan, kesultanan, kekaisaran dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi yang sulit. Sehingga, mereka mencoba memperdayai masyarakat dengan cara mengaku punya lisensi mata uang di seluruh dunia, atau iming-iming lain di luar batas nalar rasional. Menurut Arief, masyarakat perlu waspada dengan hal mencurigakan seperti ini. Karena bisa jadi masyarakat sendiri yang akan menjadi korban.

"Saya berharap masyarakat kembali membaca sejarah kerajaan Nusantara yang pernah diajarkan. Pemerintah sudah mengumumkan kesultanan dan kerajaan yang terdaftar," tutupnya.