257 Usulan Desain Ibu Kota Baru Telah Diseleksi untuk Tahap Pertama

Pada penjurian tahap pertama ini, Emil dan 12 juri lainnya memberikan penilaian di mana setiap usulan desain harus memiliki nilai-nilai sustainability, terdapat simbol kenegaraan dan budaya serta smart city.

"Ini kan ibu kota negara jadi semua nilai itu harus ada," kata Emil.

Selain Emil, juri lain di antaranya Iman S Ernawi, Prof. Gunawan Tjahjono, Prof. Wiendu Nuryati, dan Nyoman Nuarta. Para juri akan menyeleksi desain terbaik ibu kota negara yang baru yang akan diumumkan 23 Desember mendatang.

Emil dan juri lain cukup kesulitan menilai 257 desain itu karena semuanya baik. Namun karena dipercaya menjadi juri adalah tugas penting negara, Emil bertekad akan menjalankannya dengan baik, di sela tugasnya sebagai Gubernur Jawa Barat.

"Sangat melelahkan karena 257 peserta dikali empat lembar, per lembarnya banyak informasi. Tapi ini tugas negara harus dijalankan dengan baik," ujarnya.

Emil sendiri memiliki kriteria khusus yang berbeda dari juri lainnya. Pertama yang harus ada pada desain ibu kota adalah bentuk geometrinya harus bagus.

"Kalau kriteria dari saya ada empat nilai yang harus ada. Pertama, bentuk geometrinya harus bagus apakah miring, lurus atau lengkung," ucap Emil.

Kedua, lanjut dia, harus monumental, seperti ada alun-alun besar dan jalan utama untuk parade. Kemudian yang ketiga harus kontekstual, karena wilayah ibu kota baru ini bersuhu tropis, banyak sungai dan bukit.

"Keempat sistemnya harus berjalan, artinya kotanya harus workable orangnya bisa berjalan kaki, kotanya tidak panas, jaraknya berdekatan. Itu kriteria yang saya tetapkan tapi tiap juri kan beda-beda, ada yang background-nya akademisi, lanskap, insinyur teknik, kalau saya kombinasi sebagai Gubernur yang paham tata negara dan kota," pungkas Emil.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengusulkan luasan lahan untuk cakupan ibu kota baru negara menjadi 400 ribu hektare dari 180 ribu hektare yang direncanakan pemerintah pusat.

“Agar bernuansa green, modern, metropolis dan keberlanjutan dalam kelestarian lingkungan," jelas Gubernur saat menjadi narasumber pada Sarasehan Udara "Ibu Kota Baru Indonesia, Ibu Kota Kita Bersama" di Balikpapan beberapa waktu lalu.

Tambahan lahan hingga 220 ribu hektare tersebut, menurut Gubernur, sangat dimungkinkan karena di kawasan Sepaku dan Samboja luasan lahan adalah tanah negara.

Kawasan hutan dan lahan konservasi seperti Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, sebut Gubernur, justru akan lebih terpelihara bila masuk ke dalam kawasan ibu kota negara. Ibukotanya sendiri juga akan lebih sehat karena dikelilingi hutan.

Isran Noor menambahkan infrastruktur penunjang sudah siap dan sudah dibangun. Sudah ada bandara dan pelabuhan, kemudian jalan tol sedang dibangun dan segera selesai.

Pada kesempatan ini Gubernur juga mengingatkan agar masyarakat Kaltim membekali diri agar bisa bersaing dengan pendatang yang tertarik dengan ibu kota baru tersebut.

“Jangan hanya jadi penonton,” tegas Gubernur.

Sebab seiring dengan penetapan pemindahan ibu kota baru negara tersebut, gairah perekonomian di Kaltim semakin meningkat. Jika pembangunan infrastruktur ibu kota baru tersebut sudah berjalan, maka akan ada dana masuk sekitar Rp60 triliun per tahun dari APBN saja. Belum lagi investasi-investasi lain.

Pada kesempatan yang sama, Wakapolda Kaltim Brigjen Polisi Eddy Sumitro Tambunan mengatakan menyongsong keberadaan ibu kota baru negara Polda Kaltim telah membentuk satuan tugas untuk mencegah terjadinya berbagai tindakan gangguan keamanan seperti konflik sosial hingga pencegahan adanya spekulan tanah.

"Kami juga menambah jumlah personel untuk mengantisipasi pertambahan penduduk ketika ibu kota sudah pindah ke Kaltim. Bahkan, untuk Balikpapan sebagai kota penyangga utama sudah ditingkatkan dari Polres menjadi Polresta, jadi yang memimpin bukan lagi AKBP melainkan Kombes Polisi," kata Eddy.