11 Anggota Golkar Termasuk Atalia Teken HMP Penghentian Wapres Gibran

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Daniel Mutaqien, membenarkan adanya 11 anggota fraksinya yang telah menandatangani usulan tersebut. Menurutnya, pengajuan HMP didasarkan pada dua pertimbangan, yakni kepastian hukum dan aspirasi masyarakat yang mempertanyakan legitimasi jabatan Gibran.

"Langkah penyerahan berkas ini kami dorong agar DPR RI dapat menjalankan kewenangan konstitusionalnya dalam menguji serta memproses opsi pemberhentian Wakil Presiden, sebagaimana diatur secara rinci dalam Pasal 7A, 7B, dan 7C UUD 1945," kata Daniel.

Dia menyebut, para pengusul memandang perlu adanya kepastian hukum terkait status kepemimpinan nasional dengan mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Meski demikian, pengajuan HMP tidak serta-merta membuat Gibran kehilangan jabatannya. Ada tahapan konstitusional yang harus dilalui sebelum keputusan pemberhentian dapat diambil.

Dari sebelas anggota Fraksi Golkar yang tercantum dalam dokumen pengajuan, terdapat nama Atalia Praratya. Mantan Ketua TP PKK Jawa Barat tersebut kini menjadi salah satu legislator yang ikut mendorong proses HMP terhadap Gibran.

Selain Atalia, pengusul lainnya yakni Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ahmad Irawan, Robert Joppy Kardinal, Abraham Sridjaja, Umbu Rudi Kabunang, Hetifah Sjaifudian, Bambang Patijaya, Andika Satya, Erik Hermawan, dan Karmila Sari.

Pengajuan dari Golkar ini menjadi bagian dari gerakan lintas fraksi. Pada hari yang sama, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi tercatat mengusulkan penggunaan HMP terkait Gibran.

Mekanisme pemberhentian presiden maupun wakil presiden diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, DPR dapat mengusulkan pemberhentian apabila presiden atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, melakukan perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden maupun wakil presiden.

Namun, DPR tidak bisa langsung memberhentikan wakil presiden. DPR terlebih dahulu harus meminta MK memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran atau persoalan pemenuhan persyaratan jabatan.

Apabila MK membenarkan pendapat DPR, usulan pemberhentian kemudian diteruskan kepada MPR untuk diputuskan melalui sidang paripurna sesuai ketentuan konstitusi.

Dengan demikian, pengajuan HMP oleh anggota DPR menjadi awal proses politik dan konstitusional yang masih harus melewati sejumlah tahapan sebelum dapat berujung pada pemberhentian wakil presiden.